Kaltim Kalah Gesit Dibanding Kalteng untuk Pemindahan Ibu Kota Negara

03 Jul 2019, 10:55 WIB

instagram/@riand.c

Samarinda, IDN Times - Rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar pulau Jawa telah semakin mengerucut pada 2 provinsi, yaitu Kaltim dan Kalteng. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek dan kemungkinan lokasi ibu kota negara yang baru ditetapkan tahun 2019 ini.

Menurut Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr. Aji Sofyan Effendi, Provinsi Kaltim kalah gesit dibandingkan Kalteng untuk melobi pemerintah pusat.

"Mereka memiliki tim lobi untuk pemindahan ibu kota, berkantor di Jakarta, dan pemberitaan mengenai pemindahan IKN di Kalteng juga banyak. Mereka selangkah lebih maju," jelas Aji Sofyan.

Hal ini diketahui Aji Sofyan saat menghadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta belum lama ini.

1. Menjadikan Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru adalah sebuah perjuangan

Dr. Aji Sofyan Effendi, Pengamat Ekonomi (Dok.IDN Times/Istimewa)

Menjadikan Kalimantan Timur tepatnya di Bukit Soeharto sebagai ibu kota negara ini menurut Aji Sofyan adalah sebuah perjuangan, tidak bisa menanti dengan pasif saja.

"Sebagai akademisi dan warga Kalimantan Timur saya menyayangkan, pada hal-hal yang urgent seperti ini semestinya kita gerak cepat. Adalah pemikiran yang salah kalau pemindahan ibu kota ini adalah semata-mata proyek pemerintah pusat," kata Aji Sofyan, saat dihubungi IDN Times melalui telepon.

Jika kawasan Tahura Bukit Soeharto betul-betul dipilih sebagai ibu kota negara yang baru, perkembangan Kaltim mungkin belum terlihat dalam 5-10 tahun. Namun, dampaknya jangka panjang akan luar biasa terutama dipandang dari sisi ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Timur.

Aji Sofyan mengatakan, "Perpindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang dipindah pusat pemerintahan, yang pasti akan diikuti dengan terjadinya pusat bisnis juga. Itu efek ikutan. Sangat disayangkan dalam perspektif makro seperti itu, kita orang Kaltim cuma menunggu durian runtuh," katanya.

2. Rencana menggelar Dialog Nasional tentang pemindahan ibu kota negara

kepegawaian.unmul.ac.id

Untuk itu pihak Universitas Mulawarman Samarinda merencanakan Dialog Nasional yang akan digelar pada akhir bulan Juli 2019, terkait pemindahan ibu kota negara. Dialog Nasional akan mengundang gubernur, bupati, wali kota se-Kalimantan Timur, LSM, parpol, dan DPRD.

"Pemerintah perlu super aktif, anggap saja ini sebuah perjuangan besar yang membutuhkan kebersamaan eksekutif, beserta jajarannya, wali kota, bupati seluruh Kalimantan Timur. Saya sudah menyiapkan nota kesepahaman bersama atas dukungan pemindahan IKN ini akan ditandatangani oleh para wali kota dan bupati seluruh Kalimantan Timur," jelas Aji Sofyan.

Nota kesepahaman sekaligus menunjukkan komitmen bupati dan wali kota di Kalimantan Timur siap untuk menjamin keamanan, dan stabilitas sosial di wilayah masing-masing.

Nota kesepahaman atau MoU ini rencananya akan diserahkan ke Bappenas yang menunjukkan dukungan wali kota dan bupati se-Kaltim untuk memilih Kaltim sebagai tempat ibu kota negara yang baru.

3. Pemprov Kaltim perlu menyusun strategi agar Bukit Suharto dipilih menjadi ibu kota negara

ANTARA FOTO

Aji Sofyan menjelaskan, dirinya sebagai akademisi mendorong kesiapan eksekutif, legislatif, dan politisi untuk lebih proaktif.

"Saya hanya bisa mengimbau yuk kita berjuang, jemput bola bersama dalam bentuk yang bisa akademisi lakukan yaitu berbentuk seminar, diskusi, FGD (Focus Group Discussion)," katanya.

Pemerintah Kalimantan Timur perlu merangkul semua wali kota, bupati, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan stakeholder terkait untuk duduk bersama dan merumuskan upaya dan strategi apa yang harus dilakukan untuk upaya agar Kaltim menjadi ibu kota.

"Contohnya dengan membuat kajian yang belum dibuat Bapennas, yang mungkin lebih dipahami oleh orang Kaltim. Bapennas setahu saya mengkaji dari segi geografis, kebencanaan, ekonomi, tata ruang dan wilayah. Tapi ada sisi lain yang mungkin belum ada, kita melengkapi. Misalnya kajian tentang potensi konflik etnis di Kaltim, potensi air permukaan bawah tanah di Bukit Soeharto yang melimpah," kata Aji Sofyan.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim dan Universitas Mulawarman, serta perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur dapat melakukan kajian ilmiah ini. Hasil kajian yang bersifat ilmiah ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah pusat dan menjadi poin plus bagi Kaltim.