Samarinda, IDN Times - Perusahaan ragam usaha asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kembali memperpanjang kerja sama dengan provinsi Kalimantan Timur terkait perkebunan kelapa sawit. Fakta itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Muhammad Syafranuddin.
“Iya, semua pihak sepakat lanjutkan kerja sama,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (18/1/2021) sore.
Entitas yang turut dalam konsensus tersebut tak hanya korporasi dari Negeri Panser, ada juga Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim. Ada juga Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kaltim dan Disbun Kutim. Nantinya kerja sama ini berlanjut hingga dua tahun mendatang atau 2023.
Hingga kini perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi salah satu penolong dunia ketenagakerjaan di Kaltim. Di tengah maraknya pekerja yang dirumahkan, sektor ini diklaim mampu menyerap 220.055 tenaga kerja baru. Jumlah itu berasal dari total areal yang mencapai 1,22 juta hektare, dengan produksi mencapai 18,34 juta ton, atau mencapai 20.776 kilogram per hektare.
“Yang jelas dari kerja sama ini bakal disepakati adendum tambahan,” tutur Ivan, sapaan karibnya.
Ivan menerangkan, sejumlah adendum tambahan tersebut ialah pengerjaan yang fokus di dua daerah di Kutim, yakni Kecamatan Kongbeng dan Muara Wahau. Kerja sama ini juga diikutsertakan program sertifikasi sawit rakyat berkelanjutan. Seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bersama GIZ di Muara Wahau. Kendati demikian, ketentuan tambahan ini sifatnya pembinaan.
“Nantinya akan ada rapat kelanjutan mengenai tambahan klausul,” imbuhnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembangunan perkebunan berkelanjutan yang didasari penerapan konsep Green Economy di Kaltim. Untuk itu, Kaltim telah melakukan berbagai inisiatif dan inovasi kebijakan. Guna melindungi kawasan hutan dari perambahan perkebunan yang tidak berwawasan lingkungan
“Adendum kontrak lainnya mungkin ada, namun itu masih perlu dilihat dan dipertimbangkan kembali. Dalam rapat bersama dengan stakeholder terkait dan pihak GIZ,” pungkasnya.