Samarinda, IDN Times – Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dari berbagai elemen sepakat meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD). Kesepakatan ini muncul dalam dialog publik di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025), yang dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menilai, kebijakan yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 berpotensi mengganggu program pembangunan di Kaltim maupun kabupaten/kota, termasuk dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” ujar Rudy dalam dialog bertema “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim”.
Rudy menekankan, dukungan fiskal memadai sangat penting, mengingat Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. “Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.
Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan hal serupa. Ia menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. “Pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan seragam. Kalau pun ada, sebaiknya di bawah 20 persen,” ujarnya.
Seno juga mendorong DPR RI dan DPD RI asal Kaltim aktif melobi pusat. “Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar lewat komunikasi intens dengan kementerian. Kita juga harus bergerak,” katanya.
Dialog ini turut dihadiri mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Syafruddin, serta Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.
Selain soal TKD, forum juga membahas tantangan pembangunan Kaltim, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting. Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), Edy Sofyan, menegaskan perlunya langkah konkret agar pembangunan daerah tidak terganggu.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif dan melahirkan terobosan baru demi pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada akhir diskusi, seluruh peserta sepakat bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim. Aspirasi yang dihimpun akan dibawa Gubernur Rudy dan jajaran ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat sebagai langkah memperjuangkan hak daerah.