Kaltim Siap Jalankan Sekolah Rakyat, SD Minim Peminat
Samarinda, IDN Times – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Rencananya pelaksanaan belajar di Sekolah Rakyat bakal dimulai pada 18 Juli 2025 nanti.
Saat ini, ada tiga lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang sedang berproses, yakni BPMP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), serta SMAN 16 Samarinda.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa dari ketiga lokasi tersebut, BPMP dinilai paling siap menjalankan proses belajar mengajar.
“BPMP sudah lebih dulu jalan. Siswanya sudah ada, bahkan pemeriksaan kesehatannya juga sudah dilakukan. Ada 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA yang akan diasramakan,” jelas Andi.
Sementara itu, dua lokasi lainnya, yakni SMAN 16 dan BPVP, saat ini masih dalam tahap akhir persiapan. Pemerintah menargetkan proses rekrutmen siswa dapat segera rampung agar proses belajar bisa segera dimulai.
1. Rekrutmen didampingi PKH, SD Sepi Peminat
Proses rekrutmen siswa dilakukan dengan pendampingan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Petugas di lapangan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke rumah calon siswa untuk memastikan kesiapan anak dan orang tua, terutama karena siswa akan tinggal di asrama.
Namun, rekrutmen siswa SD mengalami kendala karena minimnya peminat. “SD memang jadi tantangan. Dari tiga lokasi rintisan, belum ada calon siswa SD yang memenuhi. Ini juga terjadi di daerah lain,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi nasional terakhir di Jakarta, Andi menyebut masalah rendahnya minat orang tua mendaftarkan anak SD ke Sekolah Rakyat menjadi sorotan. Dari 100 titik lokasi program tahap pertama, hanya tiga daerah yang mengusulkan pembukaan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD.
2. Pendekatan alternatif: libatkan panti dan LKS
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan pendekatan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan.
“Mereka bisa jadi alternatif karena banyak anak usia sekolah, termasuk yang putus sekolah. Untuk jenjang SD, tidak harus mulai dari kelas 1,” jelasnya.
Rekrutmen siswa juga mengacu pada Data Terpadu Stabilisasi Sosial Nasional (DTSN), yang kini menjadi satu-satunya acuan resmi bagi program bantuan sosial pemerintah.
3. Guru disiapkan pusat, Pemda fokus ke siswa
Untuk tenaga pengajar, rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Pemda saat ini diminta fokus pada penyiapan siswa.
“Guru disiapkan pusat. Kita hanya diminta siapkan siswa dulu. Tapi sudah dimulai rekrutmennya secara nasional,” kata Andi.
Pihak Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab terhadap distribusi dan pengelolaan tenaga pengajar, sementara Dinas Sosial berperan dalam koordinasi dan validasi data siswa.
