Kaltim Siap Jalankan Sekolah Rakyat, SD Minim Peminat

Proses rekrutmen siswa dilakukan dengan pendampingan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Petugas di lapangan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke rumah calon siswa untuk memastikan kesiapan anak dan orang tua, terutama karena siswa akan tinggal di asrama.

Namun, rekrutmen siswa SD mengalami kendala karena minimnya peminat. “SD memang jadi tantangan. Dari tiga lokasi rintisan, belum ada calon siswa SD yang memenuhi. Ini juga terjadi di daerah lain,” ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi nasional terakhir di Jakarta, Andi menyebut masalah rendahnya minat orang tua mendaftarkan anak SD ke Sekolah Rakyat menjadi sorotan. Dari 100 titik lokasi program tahap pertama, hanya tiga daerah yang mengusulkan pembukaan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan pendekatan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan.

“Mereka bisa jadi alternatif karena banyak anak usia sekolah, termasuk yang putus sekolah. Untuk jenjang SD, tidak harus mulai dari kelas 1,” jelasnya.

Rekrutmen siswa juga mengacu pada Data Terpadu Stabilisasi Sosial Nasional (DTSN), yang kini menjadi satu-satunya acuan resmi bagi program bantuan sosial pemerintah.

Untuk tenaga pengajar, rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Pemda saat ini diminta fokus pada penyiapan siswa.

“Guru disiapkan pusat. Kita hanya diminta siapkan siswa dulu. Tapi sudah dimulai rekrutmennya secara nasional,” kata Andi.

Pihak Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab terhadap distribusi dan pengelolaan tenaga pengajar, sementara Dinas Sosial berperan dalam koordinasi dan validasi data siswa.