Kaltim Sosialisasi Bahasa Isyarat untuk Layanan Informasi Publik

30 Okt 2024, 11:30 WIB

ilustrasi memberikan hadiah untuk anak(pexels.com/Nicole Michalou)

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah setempat. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Imran Duse, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. “Keterbukaan informasi publik sangat penting agar semua masyarakat, termasuk disabilitas, dapat mengakses informasi yang diperlukan,” ujar Imran saat ditemui di Samarinda, Selasa (29/10/2024).

1. PPID yang bertugas mengelola informasi publik

ilustrasi disabilitas tuli (freepik.com/feepik)

Dengan adanya pelatihan bahasa isyarat ini, PPID yang bertugas mengelola dan menyampaikan informasi publik diharapkan dapat lebih inklusif dalam memberikan layanan. “Kami berharap melalui pelatihan ini, setiap lapisan masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi yang dibutuhkan,” tambah Imran.

Ia menilai langkah Pemprov Kaltim ini sejalan dengan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kaltim yang mencapai 82,25 persen pada tahun 2024.

2. Komitmen pemerintah mewujudkan transparansi informasi

Potret barista Tuli meracik kopi di Kopi Tutur Rasa, Midtown Residence Surabaya (IDN Times/Fasrinisyah Suryaningtyas)

Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan transparansi informasi melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media.

“Nilai KIP yang tinggi ini mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah. Ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pers,” ungkap Imran dalam sambutannya di acara pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan PPID di WIEK Diskominfo Kaltim.

3. Mendukung akses informasi bagi penyandang disabilitas

Ilustrasi komunikasi lancar (freepik.com/grastipik)

Menurut Imran, pelatihan ini bukan hanya penting untuk mendukung akses informasi bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat kemampuan PPID dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif. Ia berharap pelatihan serupa dapat terus dilakukan di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga keterbukaan informasi semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan.

“Pelatihan seperti ini harus diperbanyak dan diperluas hingga ke tingkat pemerintah kabupaten dan kota,” tegas Imran Duse.