Kasus Kekerasan di Balikpapan 2019 Meningkat Tajam, Ada Kasus Sodomi

Jumlah kasus dan korban tersebut mengalami kenaikan drastis jika dibadingkan pada 2018. Tahun lalu, UPTD PPA Balikpapan menangani 22 kasus kekerasan seksual dan KDRT 4 kasus.

Sedangkan kasus sodomi, hak asuh anak, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan nafkah anak ditambah pornografi tidak ada alias nihil.

Artinya, cuma ada 26 kasus yang ditangani UPTD PPA Balikpapan. Dari jumlah tersebut, ada 17 korban yang tertangani, terdiri dari 13 korban anak perempuan, 1 korban anak laki-laki dan 3 korban perempuan dewasa.

Untuk diketahui, semua kasus dan korban dalam dua tahun ini dihimpun UPTD PPA Balikpapan dari enam kecamatan yang ada di Kota Minyak, yaitu Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.

Namun pada periode 2019 ada tambahan. UPTD PPA Balikpapan juga menghimpun data kasus dari warga yang bukan ber-KTP Balikpapan. Sedangkan pada periode tahun lalu tidak ada.

Dikonfirmasi mengenai data-data tersebut, Kepala UPTD PPA Balikpapan, Esti Santi Pratiwi membenarkan, ada kenaikan kasus yang ditangani pihaknya pada tahun ini. Dijelaskannya, kenaikan ini dimungkinkan karena dua faktor.

Faktor pertama, para korban kekerasan di Balikpapan lebih berani melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib.

Faktor berikutnya karena pertumbuhan penduduk di kota ini meningkat pada tahun ini, sehingga kekerasan juga dimungkinkan lebih banyak. Namun, berdasarkan pengamatan Esti, faktor pertama diyakininya lebih mungkin terjadi.

“Mungkin dulu rendah karena minim orang melapor. Tapi sekarang kami lihat orang-orang lebih berani melapor,” jelas perempuan berkacamata itu.

Balikpapan Selatan, sebut dia, menjadi kecamatan yang paling banyak terjadi kasus kekerasan. Hal ini dikarenakan kecamatan tersebut memiliki penduduk lebih banyak ketimbang kecamatan lainnya.

“Balikpapan Selatan ada 14 kasus kekerasan seksual, yang lainnya rata-rata di bawah 10 kasus yang sama,” sebutnya.

Lebih jauh, Esti menerangkan, hampir semua kasus yang ditangani UPTD PPA Balikpapan berlanjut ke ranah hukum.

Sebagian kasus sudah ada yang divonis pengadilan, sebagiannya lagi masih ada dalam proses penyelidikan di kepolisian atau kejaksaan.

“Gak ada yang divonis bebas, rata-rata divonis bersalah,” sebutnya

Namun tidak semua kasus berlanjut ke meja hijau. Ada kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan saja, seperti KDRT.

“Kalau KDRT itu mediasi. Dan, Alhamdulillah, dari mediasi itu biasanya sudah baik-baik (masalah selesai dengan baik) aja,” bebernya.

Adapun fakor yang membuat kekerasan ini terjadi, Esti mengungkapkan, diduga karena pola asuh keluarga kepada korban. Keluarga yang kerap abai soal permasalahan di lingkungan keluarganya disebut sering menyebabkan kekerasan terjadi.

“Abai pola asuh itu seperti ibu tidak tahu anaknya hamil, atau ibu tidak mau tahu ada terjadi apa-apa,” ungkapnya.

Selain itu faktor ekonomi juga menjadi dugaan penyebab kekerasan. Tak sedikit kasus yang ditangani UPTD PPA Balikpapan disebabkan karena para orangtua korban lebih mengutamakan mencari materi ketimbang mengurus keluarganya.

“Jadi ibu-bapaknya ada yang bekerja atau mencari materi sampai anaknya tidak terperhatikan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar para orang tua lebih peka lagi terhadap lingkungan keluarganya. Sehingga, kasus-kasus kekerasan bisa diminimalisir sedini mungkin.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini  http://onelink.to/s2mwkb