Kasus Solar Balikpapan Memanas, Utang Rp20 Miliar Jadi Rp80 Miliar

Dalam kesaksiannya, Jumiati menjelaskan bahwa kerja sama bisnis jual beli solar dengan PT Dharma Putra Karsa telah berlangsung sejak 2010 hingga 2013 dan awalnya berjalan lancar.

Ia mengaku perusahaannya memasok solar ke berbagai wilayah, seperti Bulungan, Berau, Kutai Kartanegara, hingga kebutuhan kapal feri Jepang. Selain itu, pengiriman juga dilakukan ke sejumlah perusahaan, termasuk PT Kaltim Kutai Energi dan kawasan pengembang Grand City Balikpapan.

“Seluruh pengiriman dilakukan berdasarkan sekitar 70 PO dari terdakwa,” ungkapnya.

Namun, memasuki 2013, pembayaran mulai tersendat. Saat itu, tunggakan invoice disebut telah mencapai sekitar Rp12 miliar. Meski sempat berniat menghentikan pasokan, Jumiati mengaku tetap melanjutkan pengiriman setelah mendapat janji pelunasan dari pihak terdakwa.

“Saya sempat ingin menghentikan pasokan, tetapi karyawan terdakwa meminta tetap dilanjutkan agar utang bisa dibayar,” katanya.

Keputusan tersebut justru membuat nilai piutang terus bertambah hingga mencapai sekitar Rp20 miliar. Pada akhirnya, pasokan dihentikan karena perusahaan tidak lagi mampu menanggung beban operasional.

Menurut Jumiati, kondisi ini menjadi awal sengketa wanprestasi antara kedua perusahaan. Selama bertahun-tahun, upaya penagihan telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa, Yusuf Hakim, menyatakan kliennya tetap memiliki iktikad baik dengan melakukan pembayaran secara bertahap sejak 2014 dengan total sekitar Rp9 miliar. Ia mengklaim sisa utang kliennya kini berkisar Rp11 miliar.

Namun, keterangan saksi Christofel menunjukkan bahwa pembayaran tersebut tidak signifikan mengurangi pokok utang karena sebagian besar terserap untuk bunga dan penalti perbankan.

“Outstanding masih besar, karena pembayaran lebih banyak masuk ke bunga,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika dihitung menggunakan bunga moratoir sebesar 2 persen sejak 2013, total kerugian berpotensi meningkat hingga sekitar Rp80 miliar atau empat kali lipat dari nilai awal. Meskipun demikian, perusahaannya juga beriktikad baik dengan hanya membebankan biaya pelunasan piutang sebesar Rp25 miliar kepada perusahaan terdakwa.

Sementara itu, terdakwa Handy Aliansyah menegaskan dirinya tidak pernah menghindari kewajiban dan tetap berupaya mencicil utang.

“Saya tidak pernah menolak membayar. Saya tetap berusaha mencicil,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Keterangan saksi lainnya, Bachtiar dari PT Cahaya Energi Mandiri, turut memperkuat gambaran hubungan bisnis terdakwa di masa lalu. Ia menyebut kerja sama yang berlangsung pada 2013–2014 telah selesai, termasuk penyelesaian pembayaran.

“Semua pekerjaan sudah rampung, termasuk pembayarannya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, pada masa kerja sama tersebut nilai tagihan perusahaannya sempat mencapai sekitar 13 juta dolar AS.

Melihat dinamika persidangan, majelis hakim membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, apabila kedua pihak dapat mencapai kesepakatan.

“Kami beri waktu hingga pekan depan untuk melihat kemungkinan adanya titik temu,” ujar hakim, seraya meminta kedua belah pihak menyepakati nilai terlebih utang piutang yang sebenarnya.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis (7/5/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Persidangan ini diharapkan dapat memperjelas apakah perkara tersebut merupakan sengketa wanprestasi bisnis atau mengarah pada tindak pidana.