Kawal Kasus Polisi Cabul, Aktivis Perempuan Siap Aksi Turun ke Jalan

Oleh karena itu, Kohati Balikpapan bersikap, mengecam keras perbuatan amoral yang dilakukan AS. Eyrah merencanakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kasus asusila AS diproses sesuai hukum yang berlaku. “Selain itu sebagai bentuk dukungan moral kepada para korban,” jelasnya.

Bukan hanya itu. Kohati Balikpapan juga berencana akan menggelar audensi terkait kasus ini dengan Polda Kaltim atau Polres Balikpapan. Sebab, menurut Eyrah, dimungkinkan pihak kepolisian belum memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan, sehingga ada oknum dari pihak keamanan yang melakukan tindakan asusila.

Oleh karena itu, mahasiswi yang tengah mengenyam pendidikan S2 di Universitas Mulawarman itu menyebutkan, pihaknya akan menyampaikan pendapat ini langsung kepada instansi kepolisian di daerah. Hal ini sebagai bentuk perhatian Kohati kepada kepolisian untuk perbaikan internal instansi tersebut.

“Karena ini juga momentum milad Kohati, dalam minggu ini akan kami rancang dulu materi-materi yang akan disampaikan, minggu depan kami akan melakukan audensi terhadap pihak kepolisian,” bebernya.

Eyrah berpendapat, AS sangat layak untuk dikebiri. Karena menurutnya, perbuatan cabul AS kepada para korbannya tidak menujukan sikapnya sebagai seorang petugas keamanan dan seorang guru agama.

“Ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Ini bukan kasus biasa-biasa saja, tapi benar-benar membuka mata kita semua bahwa harus ada hukuman yang lebih konkret,” tuturnya.

Lebih jauh, dia menerangkan, dengan adanya kasus oknum polisi cabul ini, maka hukuman penjara yang selama ini kerap diberikan kepada pelaku kejahatan seksual tak memberikan efek jera. Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

“Belum disahkan sampai sekarang, karena masih ada pro-kontra. Yang paling banyak kontaranya justru dari pihak laki-laki, alasannya karena tidak manusiawi. Tapi kalau kita bicara manusiawi, ini korban-korbannya adalah aset bangsa yang dirusak,” terangnya.

Oleh sebab itu, Eyrah memastikan, Kohati Balikpapan tidak akan berhenti untuk mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS. Karena dia meyakini, jika RUU PKS disahkan, maka kejahatan seksual bisa diminimalisir sekecil mungkin.

“Karena perlindungan perempuan urgensinya sebenarnya ada di situ. Kalau enggak ada RUU itu, oknum-oknum yang melakukan kekerasan asusila akan terus terulang-ulang, karena kurangnya kekuatan hukum tadi,” tegasnya.

Terlepas dari penegakan hukuman AS, Eyrah menyampaikan, Kohati Balikpapan sangat mengapresiasi kepada para korban yang berani melaporkan perbuatan bejat sang oknum itu kepada polisi. Karena diyakininya, masih banyak korban-korban asusila yang belum berani melaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami sangat mengapresiasi para orang tua dan keluarga korban oknum ini, karena sudah berani melaporkan, sekalipun pelakunya orang berpengaruh di lingkungannya,” ujarnya.

Diakuinya, memang tidak mudah mengungkapkan kasus-kasus pelecehan kepada publik. Karena menurutnya, harus ada keberanian khusus dan mental besar dari para korban dan keluarganya agar kasus-kasus tersebut bisa mendapatkan keadilan hukum.

“Karena yang pasti dampaknya nanti pasti akan sangat viral. Kemudian mungkin korban akan jadi omongan atau cibiran dari daerah tinggalnya. Namun kita tetap tidak boleh takut untuk melawan kejahatan,” tutup perempuan berkerudung itu.