Kawin Anum Masih Marak di Kalsel, Pelajar Diajak Bicara 4 Mata

Event Manager BkW, Adhansatya Praja, menjelaskan bahwa program BASAibu saat ini dijalankan di empat wilayah, yakni Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Program ini berfokus pada digitalisasi bahasa daerah serta penguatan peran pemuda dalam isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka.

“Meski saat ini berfokus di Kalimantan Selatan, kami tetap membuka peluang untuk menjangkau Kalimantan secara keseluruhan, baik dari sisi bahasa maupun isu-isu sipil,” ujar Praja.

Menurutnya, isu kawin anum dipilih berdasarkan hasil Aruh Pemuda 2025 serta temuan di lapangan yang menunjukkan praktik pernikahan usia anak masih terjadi di lingkungan sekitar peserta. Dalam diskusi, sejumlah siswa mengaku mengetahui bahkan menyaksikan langsung praktik tersebut di wilayah tempat tinggal mereka.

Koordinator Program BkW, Hudan Nur, menegaskan bahwa secara hukum, batas usia minimum pernikahan di Indonesia telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

“Secara global, pernikahan usia anak telah disepakati sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak,” tegas Hudan.

Ia menambahkan, berdasarkan berbagai rujukan nasional, Kalimantan Selatan masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan angka pernikahan usia anak yang relatif tinggi. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka tertinggi praktik pernikahan anak di Indonesia.

Hudan memaparkan sejumlah faktor yang kerap memicu pernikahan usia anak, di antaranya kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja, kuatnya norma sosial dan budaya, pola pengasuhan keluarga, serta minimnya ruang aman bagi remaja untuk berinteraksi.

Dalam upaya penanganannya, Hudan menyebut terdapat tiga pendekatan utama, yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan. “Kegiatan yang dilakukan BkW saat ini berada pada ranah pencegahan melalui edukasi dan diskusi publik,” jelasnya.

Ia juga menyinggung peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi pengasuhan keluarga dan pencegahan pernikahan usia anak.

Salah satu peserta dari SMAN 2 Karang Intan, Lutfiani (16), mengaku masih menemukan praktik pernikahan usia anak di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, fenomena tersebut kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan remaja seusianya.

“Mengapa harus menikah, padahal idealnya usia kami adalah untuk bersekolah. Saya sangat tidak sepakat dengan praktik menikah muda,” tegas remaja yang akrab disapa Aya itu.

Aya menilai faktor ekonomi dan putus sekolah sering menjadi alasan terjadinya pernikahan usia dini. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendorong anak untuk tetap melanjutkan pendidikan.

“Saya sendiri dilarang keluarga untuk menikah muda. Peran keluarga sangat vital dalam masa pertumbuhan anak muda,” ujarnya.

Senada dengan itu, peserta dari MAN 4 Banjar, Muhammad Alif Kautsar (16), menilai pernikahan di usia muda memiliki berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan secara matang, terutama dari aspek kesehatan reproduksi dan kesiapan mental.

“Meski secara ekonomi mampu, menikah muda tetap tidak disarankan karena risiko kesehatan. Tubuh anak belum siap untuk proses reproduksi, belum lagi soal kematangan mental,” katanya.

Alif berharap remaja seusianya lebih fokus menata masa depan dibandingkan terburu-buru menikah. Ia juga menilai praktik budaya yang mendorong pernikahan usia anak perlu ditinggalkan.

“Pendidikan harus menjadi prioritas, dan orang tua perlu mengambil peran agar praktik kawin anum bisa dihilangkan,” tutupnya.