Kejaksaan Selidiki Praktik Mafia di Pelabuhan Benuo Taka PPU

Kajari PPU, Agus Chandra (IDN Times/Ervan)

Kajari menyebut adanya potensi tersangka dari pihak swasta maupun aparatur sipil negara dalam perkara dugaan penyimpangan dana pungutan retribusi pelabuhan itu.

“Penyidik terus mendalami dugaan untuk diungkap dan disajikan pada persidangan," tambahnya.

Penyidik Kejaksaan Negeri PPU melakukan penelusuran pungutan dana retribusi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Benuo Taka, apakah ada indikasi pendapatan daerah itu dipotong atau tidak disetorkan ke kas pemerintah kabupaten.

Supervisi Pelabuhan Penajam Radmiadi dampingi GM ASDP Balikpapan Sugeng Purwono pengecekan dermaga Penajam antisipasi mudik lebaran tahun ini (IDN Times/Ervan)

Tim penyidik menemukan indikasi pendapatan daerah berkurang dari sektor pungutan retribusi Pelabuhan Benuo Taka sekitar Rp3 miliar dari 2019 hingga 2022.

Pendapatan Kabupaten PPU dari retribusi pelayanan bongkar muat Pelabuhan Benuo Taka berkurang karena diduga pengguna jasa pelabuhan tidak membayar retribusi. Pelabuhan Benuo Taka yang berlokasi di Kelurahan Buluminung dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten PPU. 

"Dalam tindak pidana korupsi yang terlibat ada swasta dan pegawai pemerintah pada satu kegiatan," ujarnya.

Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan di pelabuhan Penajam (IDN Times/Ervan)

Perkara dugaan penyelewengan dana retribusi daerah yang dipungut dari bongkar muat Pelabuhan Benuo Taka itu telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

"Kejaksaan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik bakal lebih dalam melakukan penyidikan dugaan penyimpangan retribusi Pelabuhan Benuo Taka," ujar Agus Chandra.