Kemenag Balikpapan Segera Sosialisasi ke Jemaah Soal Pembatalan Haji

Kementerian Agama Balikpapan memahami kekecewaan calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Kementerian Agama Kota Balikpapan pun berencana akan melakukan sosialisasi terhadap 530 calon jemaah asal Balikpapa mengenai kabar pembatalan itu.

“Kita akan segera melakukan sosialisasi seperti tahun 2020 lalu. Jadi, tidak ada keberangkatan tahun ini, belum tahu juga untuk tahun depan,” ujarnya Kepala Kantor Kemenag Balikpapan, Johan Marpaung, Jumat (4/6/2021).

Pembatalan keberangkatan tahun ini, sama dengan tahun lalu, dimana Indonesia tidak mendapat izin dari Arab Saudi karena situasi pandemik virus corona. Selain itu, demi keamanan kesehatan jemaah calon haji.

“Kemarin, Menteri Agama RI sudah mengumumkan, tidak ada keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini. Nanti ada juga surat dari Kanwil,” paparnya

Johan sendiri yang merupakan petugas haji tahun ini, juga gagal berangkat dan tidak bisa mendampingi jamaah sebagai petugas haji. "Tahun ini, saya seharusnya juga berangkat sebagai petugas haji, tapi tidak jadi lagi. Kondisi ini sudah dua tahun begini," jelasnya

Keputusan pembatalan keberangkatan tahun ini, katanya, semakin memperpanjang daftar antrean atau tunggu calon jemaah haji menjadi semakin panjang. "Kalau ditunda, semakin menambah panjang daftar antrean," katanya.

Johan menuturkan, jika mendaftar haji sekarang, kemungkinan akan berangkat 25 tahun lagi. Menurut data Kemenag Kaltim saat ini setidaknya ada 4.000 jumlah calon jemaah Haji di provinsi ini.

Sementara itu, Embarkasi Haji Balikpapan sebagai tempat karantina calon jemaah haji
yang mampu menampung lebih kurang 3 ribu jemaah yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara juga akan batal digunakan.

"Embarkasi tentunya tidak jadi digunakan karena calon jemaah tidak berangkat tahun ini. Tidak tahu tahun depan," katanya.

Sekretaris MUI Kota Balikpapan, Jailani mengatakan, MUI mengikuti kebijakan pemerintah karena regulator dan operator pelaksanaan haji ada di pemerintah.

"Nah, MUI ketika mengetahui pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah haji dengan berbagai alasan bahwa yang dilakukan pemerintah itu yang terbaik, terlepas dari persoalan yang berkembang selama ini," ujarnya.

Melihat kondisi ini, katanya, MUI meminta calon jemaah istitha'ah sebagai salah satu syarat pelaksanaan ibadah haji.

"Istitha'ah itu bukan hanya mampu membayar ongkos haji, bukan hanya dari sisi kesehatan yang prima berhaji, tapi juga perjalanan ke tanah suci dari negara asal, itu juga jadi pertimbangan," tegasnya.

Jailani mengatakan, pemerintah melihat kepentingan yang lebih luas demi keselamatan calon jemaah.