Balikpapan, IDN Times - Pembangunan kawasan inti Ibu Kota Negara Nusantara akan dimulai Tahun 2022 ini. Lokasi titik nol Kota Nusantara ini terletak di Desa Tengin Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ya akan mulai bangun tahun ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kamis (27/1/2022).
Saat ini di lokasi Kota Nusantara tengah berjalan Pembangunan Bendungan Semoi Sepaku dan infrastruktur pendukung Jalan Lingkar Sepaku Semoi PPU. Selain itu, pemerintah juga akan membangun jalur terowongan menghubungan dengan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Kilometer 13 Soekarno - Hatta menuju Nusantara.
“Kita ingin Nusantara ini menjadi titik kebangkitan kita. Harus wah," jelasnya.
Mengenai proyek jalur terowongan sedang dikaji Kementerian PUPR.
Basuki mengatakan, saat ini tim dari Kementerian PUPR sedang melakukan proses feasibility study (studi kelayakan) atau dalam tahap menyiapkan DED. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan terowongan tidak mengganggu lingkungan dan tepat pemanfaatannya.
“Belum tahu berapa panjangnya, dan biayanya. Masih proses kaji, feasibility study,” kata Basuki.
Kementerian PUPR mengusulkan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan awal Nusantara di Desa Tengin, Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
“Pertama kita bangun itu Istana Negara, gedung MPR DPR, sarana pendukung lain kebutuhan dasar seperti air dan listrik,” ujarnya.
Pembangunan tahap awal ditargetkan selesai pada semester awal tahun 2024. Ketika ditanya kapan peletakan batu pertama, Basuki menjawab begitu anggaran keuangan sudah siap.
“Kalau uang sudah di atas meja baru kita bisa,” ujarnya.
Adapun untuk grand desain pembangunan IKN, mengadopsi banyak bangunan di luar negeri, seperti Astana, ibukota negara Kazakhstan dan Canbera Australia.
“Kontur berbukit seperti inilah yang disukai para arsitektur. Lokasi ini sangat cocok dan indah buat ibukota,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, Kementerian Keuangan masih akan mempelajari usulan anggaran dari Kementerian PUPR.
Usulan anggaran Kementerian PUPR sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
“Kita akan lihat. Undang-Undang (IKN) kan baru. Kalau sudah masuk usulan tentu akan kita proses,” tutupnya.