Kerang Mati Massal, Polisi Usut Pencemaran Lingkungan di Muara Badak

Koordinator Pusat Advokasi Kalimantan Timur (Pusaka), Muhammad Taufik, yang turut mendampingi para nelayan saat pemeriksaan, menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan keduanya mencakup berbagai fakta lapangan.

"Mas Yusuf dan Mas Yamin dimintai keterangan seputar kondisi lingkungan yang terdampak, seperti matinya kerang darah dan kualitas air yang tercemar. Mereka juga menyampaikan hasil uji laboratorium serta kronologi pelaporan pidana yang telah kami lakukan," ujar Taufik.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan berlangsung kondusif tanpa tekanan. "Kami juga menyampaikan kepada penyidik soal permintaan transparansi terhadap hasil uji laboratorium dari Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara tegas," ujarnya.

Taufik juga menyinggung soal dugaan kriminalisasi yang sempat dialami oleh kedua nelayan tersebut saat mengikuti aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. "Intimidasi yang mereka alami juga turut kami laporkan ke Polda," kata dia.

Menurutnya, bukti-bukti dugaan pencemaran sudah cukup kuat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah lebih lanjut demi keadilan bagi para nelayan yang terdampak.

Muhammad Yusuf mengatakan ada sekitar 299 kepala keluarga nelayan yang terdampak pencemaran, tersebar di enam desa di Kecamatan Muara Badak. Wilayah terdampak membentang dari pesisir Tanjung Limau hingga pesisir Saliki. Yusuf memperkirakan luas total lahan budidaya kerang darah yang terdampak bisa mencapai 1.000 hektare.

Ia juga menjelaskan bahwa kerugian yang dialami para nelayan akibat gagal panen diperkirakan mencapai sekitar Rp68,4 miliar. Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi panen sebesar 3.800 ton kerang darah dengan harga jual Rp18.000 per kilogram yang seharusnya dilakukan pada Desember 2024 lalu.

Sebelumnya, keterangan tertulis Dony Indrawan, Manager Comrel & CID PT Pertamina Hulu Indonesia mengklaim, mereka prihatin atas kejadian gagal panen kerang darah yang terjadi pada musim hujan kali ini dan memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut terhadap masyarakat yang terdampak di Kecamatan Muara Badak, khususnya di Desa Tanjung Limau.

Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat yang baik, perusahaan bersama pemerintah daerah Kutai Kartanegara, khususnya Dinas Sosial, telah memberikan bantuan kepada petani kerang darah yang terdampak pada Maret lalu.

Pertamina mengaku menjalankan operasi hulu migas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Donny mengatakan, perusahaan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dalam proses ini dan akan menghormati setiap tindakan sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan di lingkungan perusahaan.