Kesadaran Motoris Speedboat Dinilai Rendah dalam Faktor Keselamatan

Maslihuddin mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat soal masih rendahnya kesadaran para motoris speedboat soal keselamatan para penumpang. Bahkan ia sampai mengategorikan para motoris speedboat tersebut sebagai pengendara transportasi air "liar". 

Pasalnya dalam melayani para penumpang, menurut Maslihuddin, mayoritas di antara mereka tidak mengantongi surat-surat yang lengkap. Berupa surat kelayakan kapal hingga surat izin mengemudi (SIM) speedboat yang dikeluarkan pihak Kementerian Perhubungan. 

Selain itu, para motoris speedboat tersebut pun tidak memiliki surat izin operasi pelayanan transportasi air diterbitkan pihak Dishub Kaltim. 

"Kami sempat melakukan pengecekan di Dermaga Balikpapan dan hampir semua tidak mengantongi surat-surat resmi perizinan. Ini yang menjadi perhatian dari kami," ujar Maslihuddin. 

Dalam pengamatannya, para motoris speedboat tersebut tidak memiliki peralatan memadai, seperti jaket pelampung hingga lampu penerang selama perjalanan malam hari. Belum lagi soal pembatasan kuota jumlah penumpang maksimal dalam menempuh suatu perjalanan air. 

Di sisi lain, Maslihuddin mengaku cukup kesulitan dalam melaksanakan penertiban dalam peningkatan kesadaran keselamatan para motoris speedboat di Kaltim. Apalagi kalau dilihat dari sisi regulasi, di mana kewenangan dalam pengaturan transportasi air masih dipegang pihak Kementerian Perhubungan dan Kantor Syahbandar di masing-masing kota/kabupaten. 

Mereka yang menerbitkan surat kelayakan kapal dan SIM bagi para motoris speedboat. Sedangkan Dishub Kaltim hanya memberikan surat operasional transportasi di saat para motoris sudah memiliki surat kelayakan kapal dan SIM dari Kementerian Perhubungan. 

"Semestinya penertiban dilakukan bersama-sama antara Kementerian Perhubungan dan Dishub Provinsi. Tetapi sebenarnya yang memiliki kewenangan adalah dari pihak Kementerian Perhubungan, sedangkan kami mendampingi," ujarnya. 

Di wilayah Kaltim ini, Maslihuddin menyebutkan, terdapat 12 pelabuhan dan dermaga yang pengelolaannya dipegang Kementerian Perhubungan dan Dishub kota/kabupaten. Berlokasi di Berau, Mahakam Ulu, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Paser. 

Pihak Dishub Kaltim turut membantu dalam penanganannya, khususnya dalam penerbitan izin operasional bagi pelayanan transportasi di daerah. 

Khususnya soal penanganan motoris speedboat, Maslihuddin mengaku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Persoalan speedboat memperoleh penanganan khusus mengingat posisinya sebagai alat transportasi rakyat. 

"Tidak bisa serta merta langsung memberikan aturan dengan tegas, agar tidak terjadi gejolak di lapangan," paparnya. 

Sementara ini, Maslihuddin memastikan pihaknya terus menyosialisasikan agar pelayan jasa transportasi air agar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan. Termasuk pula membagikan jaket pelampung gratis kepada para motoris di sejumlah dermaga tradisional di Kaltim. 

Maslihuddin mengatakan, faktor kesadaran akan keselamatan memang masih menjadi kendala bagi pelayan jasa transportasi air level bawah. Sedangkan level transportasi air level menengah ke atas, mayoritas di antaranya sudah mematuhi segala aturan ditentukan Kementerian Perhubungan, Kantor Syahbandar, dan Dishub Kaltim. 

Apalagi dalam catatan Dishub Kaltim, angka kecelakaan transportasi air di Kaltim relatif sangat kecil bila dibandingkan kecelakaan transportasi di darat. Dalam setahun terakhir, jumlahnya bahkan bisa dihitung dengan jari yang mayoritas disebabkan faktor alam maupun cuaca. 

Dishub Kaltim terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan sarana transportasi air mengingat wilayahnya yang sebagian adalah sungai dan perairan laut. Jenis transportasi ini masih menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai sarana yang murah sekaligus massal.