Komisi IV DPRD Balikpapan Mendukung Penghapusan Ujian Nasional

Masa pembelajaran yang dilalui selama 3 tahun harusnya tidak cukup dinilai dari UN selama beberapa hari. Sementara pihak pemerintah selalu beralasan UN diperlukan sebagai pemetaan kualitas pendidikan setiap tahunnya. 

“Kalau UN jadi standarisasi pendidikan saya pikir gak akan bisa. Mana bisa disamakan antar kota semacam Pulau Jawa dengan kawasan pelosok di daerah Indonesia Timur yang memang minus. Baik infrastruktur bangunan maupun fasilitas beserta SDM pengajarnya,” ujarnya.

Menurutnya, UN seringkali menjadi tekanan dan beban bagi siswa, orang tua maupun guru karena disitu ada pertaruhan kualitas sebuah sekolah baik negeri maupun swasta. Akibatnya banyak sekolah dan pemerintah daerah yang berlomba mendapatkan nilai tertinggi dengan harapan daerahnya tidak dinilai bodoh oleh pemerintah pusat.

“Mungkin ada positifnya disisi memacu semangat belajar siswa. Tapi jangan lupa dampak negatifnya. Seperti ada laporan tekanan pemerintah daerah pada sekolah dan kecurangan saat ujian. Tapi untuk Balikpapan saya pikir masih cukup baik,” lanjut Iwan.

Ia menyarankan peningkatan pendidikan karakter dan kemandirian di tiap sekolah sebagai pengganti UN. Mengingat saat ini merupakan zaman digital di mana semua serba terbuka tanpa ada batasan. Sehingga diperlukan peran sekolah dan orang tua yang cukup besar agar anak terhindar dari dampak negatif kemajuan teknologi.

“Jadi tidak melulu pendidikan itu harus dengan nilai. Apalagi di era digital sekarang. Kalau tidak ada benteng, semakin besar kerusakan yang terjadi. Kalau memang mau tetap ada pemetaan pendidikan secara nasional mungkin bisa diganti assessment kompetensi berkala secara nasional. Hal itu bisa dilakukan setahun sekali dengan melibatkan dinas pendidikan di kabupaten kota,” ungkapnya.

Rencana Wacana penghapusan Ujian Nasional yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ternyata masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Sumarsono, salah seorang orangtua siswa Kelas 2 di SMAN 1 Balikpapan yang menyebutkan pemerintah harus mempertimbangkan kembali wacana penghapusan tersebut.

Menurutnya, UN tetap diperlukan untuk menjadi tolak ukur untuk menentukan kemampuan siswa setelah menyelesaikan tahapan belajar di sekolah.

"Wacana penghapusan perlu dipertimbangkan kembali, karena sebenarnya UN pada prinsipnya juga diperlukan sebagai tolak ukur kemampuan siswa," ujarnya.

Ia menyarankan agar UN tetap diadakan meski tidak jadi menjadi syarat utama kelulusan dalam menyelesaikan tahapan belajar di sekolah.

Sementara itu, Debi, seorang orangtua siswa lainnya yang anaknya duduk di kelas 6 di SDN 006 Balikpapan Utara menyatakan tidak setuju apabila UN dihapuskan. Menurutnya, UN merupakan salah satu tolak ukur untuk menunjukkan tingkat kecerdasan siswa di sekolah setelah menyelesaikan tahapan belajar.

"Saya tidak setuju kalau dihapus, kalau mau diubah aja namanya," ungkapnya.