Komisi V DPR RI Bahas Solusi Dermaga Feri Bardanadi–Siantan yang Rusak

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah membahas langkah penanganan, termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari APBN untuk perbaikan fasilitas tersebut.

“Kami sudah mendiskusikan sejumlah opsi penanganan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar perbaikan dapat segera dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusinya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan operator penyeberangan serta pelaksana kegiatan di lapangan guna mencari solusi menyeluruh.

Sebagai langkah jangka pendek, Yuliansyah menyebutkan adanya kemungkinan pemberian subsidi anggaran kepada pihak pelaksana agar operasional penyeberangan dapat kembali berjalan dengan aman.

Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah masih menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED) guna mengetahui kebutuhan anggaran secara pasti.

“Setelah DED selesai, baru bisa ditentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Kami di DPR RI akan mendorong agar anggaran nasional bisa membantu daerah dalam mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Dia juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung perbaikan fasilitas dermaga.

“Untuk dukungan CSR, tentu bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah, karena mereka memiliki jejaring dengan pihak swasta,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa kerusakan dermaga sebenarnya telah terjadi sejak awal Ramadan. Kondisinya bahkan semakin memburuk hingga berisiko tinggi, terutama bagi kendaraan bertonase besar seperti truk.

“Sejak awal Ramadan sebenarnya sudah tidak layak digunakan karena kerusakannya cukup parah dan membahayakan,” jelasnya.

Pemerintah Kota Pontianak sebelumnya telah menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta penanganan segera. Namun, upaya perbaikan oleh operator penyeberangan terkendala biaya yang besar.

Dari kajian sementara, kebutuhan anggaran perbaikan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Besarnya biaya dipicu oleh kerusakan konstruksi yang cukup serius, termasuk bagian dermaga yang patah dan jebol, serta tekanan arus sungai yang deras.

Sayangnya, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah belum mampu menangani perbaikan secara mandiri. Terlebih, kewenangan fasilitas penyeberangan berada di pemerintah pusat.

“Kami berharap perbaikan dapat menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan,” tegas Edi.

Penutupan sementara lintasan feri ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Kendaraan kini harus memutar melalui jalur jembatan, yang menyebabkan peningkatan kemacetan.

“Memang ada keluhan karena tidak ada alternatif lain selain melalui jembatan,” kata Edi.

Pemerintah pusat dan daerah kini tengah membahas sejumlah opsi penanganan. Selain mengandalkan APBN, peluang pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dibuka.