Komit Atasi Karhutla, Dua Kabupaten di Kaltim Sepakat Kerja Sama

Kapolres Kubar, AKBP Roy Satya Putra, kepada IDN Times, Jumat (6/3) mengatakan, rakor digelar dalam rangka  menyatukan visi semua pihak, yakni mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam di dua kabupaten yang berbatasan tersebut.

“Pemerintah daerah, TNI dan Polri, swasta, masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama melakukan pencegahan dan penanggulangan  bencana alam,” ungkapnya.

AKBP Roy Satya Putra menuturkan, dalam penanggulangan bencana, terutama karhutla setiap tahun terjadi di dua wilayah, kendala utama belum ada peralatan canggih atau kurangnya peralatan untuk menanggulangi karhutla. Itu sebab, besar harapan TNI dan Polri berharap dukungan pemkab dan juga seluruh perusahaan  agar dapat membantu dan mendukung serta masuk dalam jaringan kerja penanggulangan bencana alam.

"Bahkan seluruh stakeholder dan masyarakat bisa bersama peduli menanggulangi karhutla di Kubar dan Mahulu,” tegasnya.

Terpisah Wakil Bupati Kubar, Edyanto Arkan pada kesempatan itu menegaskan, Pemkab Kubar telah berkaca dari kejadian Karhutla tahun lalu sebagai evaluasi. Pihaknya juga mengapresiasi jajaran Polres dan Kodim 0912/Kubar semua tingkatan, SKPD, perusahaan dan masyarakat yang telah berupaya keras menanggulangi karhutla itu.

"Kami melalui BPBD memiliki semangat kuat dalam penanggulangan karhutla yang terjadi setiap tahun. Tetapi terbatasnya peralatan menjadi kendala. Harapannya, melalui rakor itu menjadi wadah kita menyusun rencana menangani dan mencegah. Kemudian disosialisasikan guna meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, Pemkab Kubar berharap 300 titik hotspot Karhutla di Kubar pada tahun lalu, akan hilang sama sekali atau berkurang. Mari dikembangkan jejaring kerja. Potensi lain yaitu perusahaan perlu di inventarisasi sarana yang dimiliki. Bahkan  Pemkab Kubar berencana mengadakan alat pemadam pada 2021 mendatang, berupa alat pemadam sederhana sejumlah 10 unit untuk sebaran  setiap kecamatan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mahulu, Irawan Sanjaya mengungkapkan, Pemkab Mahulu berkomitmen menjaga hutan dari perambah, juga akibat kebakaran.

"Dampak kebakaran hutan  selain merugikan daerah itu sendiri, juga akan terdampak ke daerah lain," tegasnya

Dia juga menuturkan, pihaknya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan karhutla di tingkat kabupaten, dengan penetapan melalui kepala daerah. Yakni melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan instansi vertikal. Tak hanya itu, perlu juga diadakan diskusi melalui workshop, seminar, serta bedah budaya dan lainnya, untuk pengetahuan masyarakat tentang cara membuka lahan tanpa membakar.

"Seperti pemanfaatan teknologi dalam  membuka lahan tanpa bakar. Sehingga dengan unsur zat kimia pembusukan bekas tebang atau tebasan alat mekanis berfungsi menjadi pupuk organik di lahan tersebut,” pungkasnya.