Komnas HAM: Prihatin 35 Anak Tewas di Lubang Bekas Tambang

Komnas HAM pada tahun 2016 telah memberikan rekomendasi tentang "Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur" yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim serta jajarannya, Wali Kota dan Bupati, Menteri ESDM, KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan perusahaan. 

Meskipun telah ada rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah dan pihak terkait lubang tambang ini ternyata korban masih terus berjatuhan.

Menurut catatan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), korban di Kota Samarinda sebanyak 21 anak, di Kabupaten Kutai Kartanegara 12 anak, Kabupaten Penajam Paser Utara 1 anak, Kabupaten Kutai Barat 1 anak. 

Secara hak asasi manusia, Ahmad Taufan Damanik menilai para korban dan masyarakat yang hidup di sekitar lubang bekas tambang batu bara di Kaltim ini telah terenggut hak-haknya.

"Hak atas hidup, keselamatan diri tiap-tiap orang (hak atas keamanan), serta hak atas lingkungan yang tidak rusak dan membahayakan kehidupan mereka," jelasnya.

Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, Komnas HAM sudah mengirim tim melakukan pemantauan dan pihaknya sudah menyampaikan ke berbagai pihak terkait untuk segera mengatasi masalah lubang tambang yang memakan korban jiwa. Namun, menurutnya belum ada langkah yang progresif mengatasi masalah.

"Kami menuntut penegak hukum termasuk KPK menyelidiki dan menyidik masalah ini dan membawa pelakunya ke ranah hukum supaya ada rasa keadilan kepada korban dan sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang mengabaikan tanggung jawabnya atas lubang-lubang eks tambang yang dibiarkan menganga sehingga memakan korban," tulisnya dalam email kepada IDN Times, Senin (25/6).

Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, "Sejalan dengan UU 39/1999 rekomendasi dari pemantauan Komnas HAM tidak dilengkapi dengan pasal yang mengatur sanksi hukum," katanya.

Dengan begitu, Komnas HAM  memberikan rekomendasi namun tidak dapat memaksa kepada pihak yang diberi rekomendasi kecuali mereka secara sukarela dan kesadaran akan tanggung jawabnya mematuhi rekomendasi Komnas HAM

Namun ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Komnas HAM yakni meminta atasan dari lembaga yang tidak mematuhi rekomendasi untuk memberikan tekanan kepada lembaga di bawahnya yang tidak patuh tersebut.

"Misalnya kepala daerah yang tidak patuh, ya akan kami sampaikan ke Mendagri atau Presiden, atau kami laporkan ke penegak hukum," jelasnya.

Selain itu menurut Ahmad Taufan Damanik, "Cara paling ampuh apabila aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum, termasuk KPK."