Konsisten Berjuang, Ini Alasan Abdoel Moeis Hassan Layak Jadi Pahlawan

Sarip menjadi salah satu penggagas usulan CPN ini. Maklum saja Abdoel Moeis Hassan memang layak mendapat predikat pahlawan nasional karena kiprahnya. Dalam catatan Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) dia adalah sosok yang berjasa bagi Kaltim. Sejak usia 16 tahun, Abdoel Moeis Hassan mendirikan dan mengetuai Roekoen Pemoeda Indonesia (Roepindo) pada 1940. Lima tahun kemudian saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945, Abdoel Moies Hassan muda turut dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (P3KRI).

“Gerakan politiknya memang konsisten mendukung perjuangan dan menolak bekerja sama dengan Pemerintah Belanda,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Abdoel Moeis Hassan juga sempat membentuk partai lokal di Kaltim pada 1946 atau setahun setelah proklamasi. Namanya Ikatan Nasional Indonesia (INI). Pusatnya di Balikpapan. Organisasi politik ini berjuang mewujudkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi. Abdoel Moeis Hassan kemudian mendirikan cabang di Samarinda. Dalam prosesnya, INI berkoalisi dengan organisasi lain yang kemudian membentuk Front Nasional. Anggotanya beragam dari buruh tani, pemuda, perempuan, hingga seniman. Pusat aktivitasnya di Stamboel Straat (sekarang Jalan Panglima Batur). Meski demikian, pengusulan Abdoel Moeis Hassan harus melalui sejumlah tahapan. Selain tingkatan pemkot dan pemprov, ada pula jenjang seminar.

“Kami sudah melakukan tiga kali seminar, dua lokal dan satu lagi tingkat nasional. Dan kami laksanakan pada 2018 dan 2019,” tegasnya.

Proses usulan gelar pahlawan nasional memang tidak singkat dan instan. Sebagai contoh referensi, Pangeran Mohamad Noor dari Kalimantan Selatan perlu waktu 6 tahun sejak wacana awal usulan hingga akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh presiden pada 2018. Lain cerita dengan Kalsel yang sudah punya empat pahlawan nasional dan Kaltim masih nihil. Kata Sarip, penelitian sejarah tokoh Abdoel Moeis Hassan dari awal bukan berdasar proyek pemerintah. Pihak swasta dan keluarga almarhum pun tidak membiayai risetnya supaya tidak ada beban dan ikatan apa pun dengan tim penulis yang bisa memengaruhi hasil penulisan.

“Diperlukan aksi berbeda dari pengalaman masa lalu yang selalu kandas. Pada tingkat provinsi, Dinas Sosial telah menganggarkan biaya Sidang Tim Pengkaji Peneliti Gelar Daerah (TP2GD) dalam APBD-P 2020. Sidang TP2GP direncanakan pada Oktober 2020 sebagai kelengkapan syarat usulan CPN,” imbuhnya.

Tahap lanjutan, Pemprov bakal meneruskan usulan ini kepada Kementerian Sosial. Informasi ini diperoleh dari Abdul Khair, pejabat Dinsos Kaltim yang mengurusi bidang Kepahlawanan. Gubernur Isran Noor juga sudah menyatakan persetujuan penamaan Jembatan Mahulu dengan nama Jembatan Abdoel Moeis Hassan setahun silam. Persetujuan Gubernur tertuang dalam surat resmi Gubernur Kaltim bernomor 125/2900/BPPOD II tertanggal 16 Juli 2019.

“Boleh jadi Abdoel Moeis Hassan dianggap sama dengan rumah sakit milik Pemkot Samarinda, RSUD IA Moeis. Namun, sebenarnya keduanya figur yang berbeda,” pungkasnya.

Memperingati HUT ke-75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye #MenjagaIndonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalamanan unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, di saat mana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI, bisa dicapai.