Kontroversi Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, Ini Kata Pemprov

21 Feb 2026, 10:46 WIB

Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)

Samarinda, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, angkat bicara terkait polemik pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan tersebut menuai sorotan publik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan pemerintah daerah. Sejumlah kalangan, termasuk legislatif dan pengamat, mempertanyakan urgensi belanja tersebut.

Menanggapi hal itu, Sri Wahyuni mengklaim bahwa pengadaan kendaraan telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan kepala daerah.

1. Sarana penunjang kinerja Gubernur Kaltim

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, meminta keselamatan warga menjadi prioritas dalam kasus hauling maut di Kabupaten Paser. (IDN Times/Erik Alfian)

Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas, melainkan sarana penunjang kerja yang penting, terutama untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem di Kaltim.

“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung berbagai persoalan di pelosok daerah. Misalnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik dengan medan berat seperti itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni diberitakan Antara di Samarinda, Jumat (20/2/2026).

Terkait anggaran Rp8,5 miliar untuk kendaraan jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi. Pengadaan disebut tetap mengacu pada prinsip value for money serta mempertimbangkan efisiensi jangka panjang.

2. Anggaran mobil dinas mewah sempat dihentikan tapi dilanjutkan kembali

ilustrasi membagi anggaran per minggu (pexels.com/Karolina Grabowska www.kaboompics.com)

Meski Pemprov Kaltim sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian yang bersifat proporsional. Alasannya, kendaraan tersebut juga mendukung fungsi VVIP dan pelayanan bagi tamu negara.

Sri Wahyuni menambahkan, kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kaltim masih didominasi jalur berlumpur dan berbatu. Karena itu, kendaraan dengan kemampuan off-road dinilai krusial agar agenda kerja kepala daerah tidak terhambat kendala teknis di lapangan.

“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien meskipun harus menembus medan sulit,” jelasnya.

3. Kritikan dari tokoh di Kaltim

ilustrasi mengkritik atau mengomentari seorang teman (pexels.com/Liza Summer)

Di sisi lain, kritik terus bermunculan. Pokja 30 dan sejumlah anggota DPRD Kaltim mempertanyakan asas manfaat pengadaan tersebut bagi sekitar 3,7 juta penduduk Kaltim, terutama di tengah komitmen penghematan belanja daerah.

Pemprov Kaltim sendiri menegaskan, percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah membutuhkan dukungan mobilitas yang memadai agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan infrastruktur secara maksimal tanpa hambatan berarti.