Korupsi DBON Picu Desakan Evaluasi Total dan Moratorium Hibah

Ia menambahkan, penyalahgunaan dana hibah tidak hanya menjangkiti pejabat tingkat atas, tetapi juga kerap melibatkan birokrat di level teknis. Relasi kuasa di internal birokrasi menjadi faktor yang membuat proses pencairan dana hibah rawan disalahgunakan.

Orin menilai kasus DBON 2023 yang kini ditangani Kejati Kaltim menjadi potret buruk pengelolaan dana hibah di daerah. Praktik korupsi, katanya, adalah kejahatan yang sistematis dan bersifat luar biasa (extraordinary crime) karena biasanya melibatkan lebih dari satu orang dalam memuluskan tindak pidana tersebut.

Menanggapi perkembangan kasus ini, SAKSI menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Kaltim. Lembaga ini juga mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara tuntas, tidak hanya berhenti pada aktor utama, tetapi juga menjerat pihak-pihak yang turut serta dalam praktik rasuah tersebut.

Lebih jauh, SAKSI mengecam keras setiap upaya menjadikan hibah maupun bantuan sosial sebagai bancakan elit politik. Menurut Orin, praktik semacam itu hanya akan memperkuat budaya korupsi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.

Karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola dana hibah, termasuk memberlakukan moratorium sementara dan melakukan audit menyeluruh kepada seluruh penerima.

“Evaluasi menyeluruh sangat penting agar kasus serupa tidak terus berulang di Kaltim maupun daerah lain. Hibah seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan alat politik atau bancakan,” tegas Orin.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim tahun anggaran 2023. Keduanya ialah AHK, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, serta ZZ, Kepala Pelaksana Sekretariat DBON.

Keduanya langsung ditahan pada Kamis (18/9/2025) di Rutan Kelas I Samarinda. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana minimal lima tahun.

Kasus ini bermula dari hibah Rp100 miliar dari APBD Kaltim. AHK diduga menyetujui pencairan dana ke pihak di luar DBON tanpa dokumen sah, sementara ZZ menyalurkan hibah yang bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tanpa pertanggungjawaban jelas.

Menurut Kepala Seksi Penkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, perbuatan keduanya melanggar aturan keuangan negara dan menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Nilai pasti kerugian masih menunggu hasil resmi perhitungan negara.