KPPU Selidiki Kasus Dugaan Monopoli Tiket Travel Umroh Garuda

Berdasarkan laporan yang disampaikan sejumlah pengusaha umroh, maskapai Garuda Indonesia diduga melakukan monopoli tiket umroh dengan menunjuk 3 agen wisata khusus wilayah Kalimantan Selatan untuk pembelian tiket khusus tujuan timur tengah.

Dengan kebijakan tersebut, para pengusaha travel tidak diperkenankan untuk membeli langsung tiket calon jemaah mereka ke maskapai Garuda Indonesia karena harus membeli melalui agen yang telah ditunjuk.

Kebijakan Garuda ini dinilai sudah menyebabkan persaingan tidak sehat diantara pengusaha travel umroh dan haji yang jumlahnya puluhan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Garuda membuat channel baru yang khusus menangani penjualan tiket ke timur tengah dengan menunjuk beberapa agen, yang sebenarnya juga merupakan kompetitor dari para pengusaha travel sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat,” kata Hendry .

Menurut Hendry, kasus ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan tapi ada dua daerah lainnya di Indonesia yakni di Jakarta dan Solo dengan modus yang sama.

“Kasus ini akan digabung secara nasional, karena juga terjadi di daerah lainya seperti di Jakarta dan Solo,” ungkapnya.

Dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Garuda Indonesia menyebabkan para pengusaha travel haji dan umroh tidak bisa memberikan kepastian jadwal keberangkatan kepada calon jemaah haji dan umroh karena pembatasan pembelian tiket.

KPPU Cabang Balikpapan sebagai lembaga yang mengawasi praktik persaingan usaha untuk wilayah Kalimantan, sudah memproses laporan ini berdasarkan laporan Forum Komunikasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (KPIUHK) Provinsi Kalsel.

Sedikitnya ada 50 pengusaha travel haji dan umroh yang melaporkan tindakan maskapai Garuda Indonesia ke KPPU Cabang Balikpapan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang menindaklanjuti laporan, menyelidikinya, menuntut, memutuskan, hingga mengenakan sanksi berupa administrasi hingga denda kepada terlapor.

“Sekarang sudah masuk penyelidikan, tinggal pengumpulan berkas dan akan segera disidangkan,” jelas Hendry.

Hendry  menambahkan selama awal tahun 2019, KPPU Cabang Balikpapan telah menerima sedikitnya 9 laporan menyangkut persaingan usaha tidak sehat. Tiga laporan diantaranya sudah dinaikan statusnya ke tingkat penyelidikan.

Tiga laporan tersebut yakni dugaan monopoli penjualan tiket maskapai garuda, tender proyek pembangunan kolam renang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)  senilai Rp40 miliar dan tender pembangunan di Kabupaten Barito yakni jalan senilai Rp300 miliar.

Khusus untuk proyek kolam renang di HSS dan proyek jalan di Barito diduga ada praktik kecurangan dalam proses tender, dengan mengarahkan proses penentuan pemenang ke salah satu peserta tender.

“Khusus untuk tender di HSS dan Barito, kami menduga pelaksanaan tender sudah diatur dan sudah ditentukan pemenangnya, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antar peserta tender,” ungkap Hendry.