KPU Balikpapan Pastikan ODGJ Masuk DPT Pemilu 2024

Ia menjelaskan, bagi DPT dengan gangguan jiwa ini ada 39 orang. Ini sesuai data KPU Kota Balikpapan, dan mereka ini yang akan diakomodir. Ia mengatakan, dulu orang dengan gangguan jiwa tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih di Pemilu 2017, namun di 2019 pasal ini dihilangkan. 

"Ternyata setelah dicermati, ODGJ ini variannya banyak. Maka mereka bisa menggunakan hak pilih karena sifatnya tidak permanen. Tapi yang tidak boleh menggunakan hak pilih sama sekali adalah ODGJ permanen," terang Thoha, sapaannya. 

Permanen ini maksudnya, adalah ODGJ yang bahkan tidak ingat dengan namanya sendiri, berpakaian compang-camping atau bahkan tidak terurus dan tidak memiliki tempat tinggal tetap.

"Karena kalau yang semacam ini menggunakan hak pilih, tidak memungkinkan. Jadi tetap ODGJ bisa menggunakan hak pilih sepanjang gangguan jiwanya tidak permanen," jelasnya.

Karena di Balikpapan tidak ada Rumah Sakit Jiwa (RSJ), maka saat ini pihaknya tidak menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Menurutnya para ODGJ sudah didata dan akan dipilah, mana yang bisa berkomunikasi maupun tidak.

"Ini yang bisa komunikasi, ini sembuh, ini ada siklusnya, ini yang rentan mengamuk. Ada klasifikasinya dan mereka diakomodir, bahkan difasilitasi. Mereka ini yang dibuatkan TPS khusus," ungkapnya. 

Di Balikpapan ada tempat tinggal sementara untuk para ODGJ sebelum dibawa ke RSJ. Namun mereka tidak menetap.

"Karena selebihnya mereka dibawa ke Samarinda, maka sementara di sana. Di Samarinda itulah yang didata menurut undang-undang dan aturan," ujarnya. 

RSJ ini masuk TPS khusus. Karena penghuninya bukan warga setempat atau berasal dari beberapa daerah. "Kalau di Balikpapan ada 39 yang terdata di DPT kami," ungkapnya.

Pencocokan dan penelitian (coklit) para ODGJ ini dilakukan seperti coklit lainnya. Biasanya dari coklit tersebut, petugas mengetahui bahwa penduduk tertentu tidak tinggal di rumah atau masuk disabilitas.

"Nah jika masuk ke disabilitas gangguan mental ini maka akan didata juga sebagai DPT. Yang jelas KPU Samarinda yang akan mengakomodir ODGJ ini di RSJ. Tiap kabupaten/kota yang memiliki RSJ akan membuat TPS khusus ini," katanya. 

Untuk penyandang gangguan mental ini masuk di DPT, yang terpenting adalah keterbukaan pihak keluarga saat dilakukan coklit. "Terpenting keluarga juga menyampaikan pada kami, dan kami siap. Yang terpenting adalah keterbukaan keluarga," tandasnya.