Lega, Warga PPU Diperbolehkan Menjual Aset Tanahnya
Penajam, IDN Times - Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di luar deliniasi atau batas kawasan Ibu Kota Negara (IKN) kini bisa bernafas lega. Mereka bisa mengelola hingga menjual aset lahan miliknya tanpa harus menunggu persetujuan Badan Otorita IKN.
Di mana awalnya, masyarakat khawatir sejak terbitnya Surat Edaran Nomor 3/SE-400.HR.02/II/ 2022 ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana atas nama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Surat Nomor HP.01.03/205-64/II/2022 ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltim Asnaedi.
“Bagi masyarakat yang memiliki lahan atau tanah di luar deliniasi atau tata IKN, bisa atau dapat mengelola lahannya termasuk menjual belikan namun harus sesuai dengan ketentuan yang ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah,” ujar kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU Ade Chandra Wijaya, kepada IDN Times, Senin (18/4/2022).
1. Masyarakat pemilik tanah di kawasan IKN diminta tunggu keputusan Kepala Badan Otorita
Diakuinya, untuk lahan atau tanah milik masyarakat yang berada di kawasan IKN Nusantara tentu dalam jual belinya berbeda ketentuan. Dan diminta untuk menunggu keputusan Kepala Badan Otorita yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Kami minta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan Kepala Badan Otorita terkait lahan atau tanah tersebut,” sebutnya.
Ia menambahkan, jika masyarakat ingin melakukan jual beli lahan mereka yang masuk deliniasi IKN harus merujuk Pasal 16 UU Nomor 3 tahun 2022 sehubungan dengan cakupan wilayah posisi wilayah Ibu Kota Nusantara secara geografis.