Longsor Jalan Nasional Sangatta–Perdau Ditangani KPC Mulai Oktober

Longsor pertama kali terjadi setelah hujan lebat pada 12 Januari 2025 dan menyebabkan penurunan badan jalan. Sejumlah langkah darurat seperti pemasangan rambu, pemasangan terpal, pemancangan cerucuk, serta penimbunan sementara sudah dilakukan. Namun, pergerakan tanah terus berlanjut sehingga dibutuhkan penanganan struktural yang lebih mendalam.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau kondisi ruas dan memberi peringatan keras. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, pemerintah provinsi mempertimbangkan opsi menghentikan operasi tambang yang berdampak pada jalan nasional tersebut. Ancaman ini muncul karena kerusakan jalan dinilai mengganggu akses publik dan keselamatan.

Menanggapi sorotan publik, BBPJN menegaskan langkah koordinatif dengan KPC untuk menjamin penanganan cepat dan berkelanjutan. Dalam dokumen resmi, BBPJN menguraikan bahwa PT KPC akan memimpin investigasi pada lima titik untuk menentukan kedalaman bored pile, lalu menyusun desain teknis yang dikonsultasikan dengan BBPJN.

“Apabila desain final disetujui, pekerjaan konstruksi dijadwalkan dimulai pada minggu ketiga Oktober 2025 dengan anggaran Rp5,9 miliar,” kata Kepala BBPJN Kaltim Yudi Hardiana lewat keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

Dari sisi perusahaan, KPC menyebut sudah melakukan penimbunan dan clearing di beberapa titik terdampak pada April–Mei 2025, dan bersedia mempercepat penanganan bersama BBPJN untuk area kritis.

BBPJN juga menyiapkan rencana jangka menengah, yakni pengalihan trase sepanjang 11,7 km sebagai solusi permanen. Rencana ini sebenarnya sudah menjadi bagian program sejak 2018, dan PT KPC telah mengajukan desain geoteknik serta surat komitmen sejak Februari 2023.

“BBPJN mendorong PT KPC menyelesaikan pembangunan jalan pengganti pada 2025–2027, sementara pemeliharaan ruas terdampak tetap di bawah kewajiban KPC,” jelas Yudi.

Kerusakan ruas nasional ini berdampak langsung pada arus lalu lintas lokal. BBPJN menegaskan kendaraan hauling batu bara tidak boleh menggunakan jalan nasional kecuali perlintasan yang mendapat dispensasi. Namun, aturan ini kerap menimbulkan gesekan dengan kebutuhan operasional tambang. Sambil menunggu perbaikan permanen, BBPJN dan KPC sepakat melakukan pemeliharaan darurat agar lalu lintas tetap lancar.

BBPJN juga memastikan akan terus memantau pelaksanaan penanganan, pengalihan ruas, serta melakukan evaluasi berkala hingga pekerjaan selesai. Jika komitmen pelaksana tidak terpenuhi, mekanisme kontraktual akan ditegaskan, termasuk pembebanan biaya pemeliharaan kepada pihak yang berkewajiban.