Samarinda, IDN Times - Rencana pemerintah menutup lubang tambang batu bara, lalu memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bakal menjadi nyata.
Caranya dengan menyulap liang bekas tambang itu menjadi kawasan pariwisata baru. Langkah itu diklaim sebagai upaya pemerintah mencegah korban berjatuhan kembali akibat lubang tambang di Benua Etam.
Maklum data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyebut ada 35 nyawa melayang karena lubang tambang.
Tak hanya itu, Jatam juga menyatakan ada 1.357 lubang tambang di Benua Etam. Liang itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim.
Lantaran wilayahnya paling luas, Kutai Kartanegara (Kukar) paling banyak lubang tambang. Di kawasan Kukar, terdapat 842 lubang tambang, lalu disusul Samarinda, 342 lubang lalu Kutai Timur 223 liang. Lubang tersebut merupakan bekas tambang batu bara ataupun yang saat ini masih berproduksi.
"Ini merupakan hasil kerja sama antara pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Pemprov Kaltim," kata Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Syafranuddin dalam keterangan persnya Ahad (6/10).
Dia menerangkan, lubang bekas tambang tersebut sebenarnya tak menjadi petaka bila dikelola dengan baik. Bahkan, bisa menguntungkan masyarakat.
Itu sebabnya inisiatif dari Kementrian LHK lewat Ditjen PPKL merupakan langkah terbaik mengatasi persoalan polemik lubang bekas tambang tersebut. Sebab, nantinya perusahaan pemilik konsesi pertambangan akan bertanggung jawab atas lubang-lubang dan lahan yang terbuka, meskipun itu ulah aktivitas penambang liar atau ilegal.
"Kami harap lubang bekas tambang itu segera dipulihkan dan tidak ada korban lagi,” ujarnya.
Pemprov Kaltim dan Ditjen PPKL dan Pemprov Kaltim pun sudah meninjau kawasan tersebut pada Jumat (4/10) pekan lalu.
Setidaknya ada dua perusahaan tambang yang mendapat kunjungan, sebab lubang tambang yang bakal ditutup berada di konsesi korporasi tersebut.
Pertama, lubang bekas tambang konsesi PT Lana Harita Indonesia (LHI) di Makroman, Kecamatan Sambutan dan genangan air akibat penambangan liar di konsesi PT Insani Bara Pratama (IBP) Palaran. Khusus area PT LHI terdapat 2 lubang bekas tambang dengan luas 1,45 hektare dan areal terdampak seluas 10,29 hektare.
"Lahan-lahan ini dibiarkan begitu saja tidak direklamasi setelah ditambang," ucap Kasubdit Pemulihan Kerusakan Ditjen PPKL, Edy Nugroho Santoso.
Sementara untuk PT IBP, pemerintah hanya meminta perusahaan pemilik konsesi menimbun genangan air akibat aktivitas tambang ilegal. Luas genangan memang 0,22 hektare tapi luas kawasan terdampak mencapai 14,26 hektare.
Bahkan, airnya masuk ke jalur masuk Kompleks Stadion Utama Kaltim di Palaran.
Sebenarnya, Ditjen PPKL juga hendak berkunjung ke PT ECI, di Bantuas namun lubang bekas tambang itu hendak dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) oleh Pemkot Samarinda.
"Pemulihan lubang bekas tambang tetap menjadi tanggung jawab pemilik konsesi," tegasnya.
Dia menambahkan, lubang tambang yang ada di Makroman bakal menjadi pilot project, bagaimana mengelola lubang-lubang bekas tambang menjadi aman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Nantinya, di Makroman akan dirancang suatu kawasan agrowisata di eks lubang tambang. Dan lubang lainnya akan dijadikan sumber air masyarakat setempat.
"Bila perlu warga setempat diarahkan untuk menanam buah-buahan yang kemudian menjadi ciri khas, sehingga wisatawan lebih tertarik,” pungkasnya.