Mahasiswa Kukar Protes Pemangkasan Beasiswa, Ini Respons Pemkab

14 Agu 2025, 17:23 WIB

WhatsApp Image 2025-08-14 at 17.39.05.jpeg

Mahasiswa di Kukar menggelar demonstrasi penolakan pemotongan nominal beasiswa di Kantor Bupati Kukar, Kamis (14/8/2025). (Dok. Istimewa)

Kutai Kartanegara, IDN Times – Program Beasiswa Kukar Idaman 2025 menuai polemik. Nominal pencairan tahap pertama yang dikurangi secara drastis memicu amarah di kalangan mahasiswa dan masyarakat penerima beasiswa. Pada Kamis (14/8/2025), Aliansi Mahasiswa Kukar Menggugat (AMKM) kemudian menggeruduk Kantor Bupati Kutai Kartanegara untuk menuntut keadilan.

Kedatangan puluhan mahasiswa ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memangkas nominal beasiswa S1 dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi pengelolaan program beasiswa dan pendidikan, menolak pemangkasan anggaran, dan mendesak adanya transparansi.

Aksi yang berlangsung damai pada awalnya sempat memanas akibat kericuhan antara mahasiswa dan aparat. Namun, setelah situasi mereda, demonstrasi dilanjutkan dengan orasi. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencopot Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang dinilai gagal mengelola program beasiswa. Mereka juga menuntut pengalihan anggaran dari program hiburan untuk menunjang program pendidikan.

1. Mahasiswa tolak pemangkasan nominal beasiswa

Mahasiswa di Kukar menggelar demonstrasi penolakan pemotongan nominal beasiswa di Kantor Bupati Kukar, Kamis (14/8/2025). (Dok. Istimewa)

Koordinator Lapangan AMKM, Zulkarnain, menegaskan bahwa pemangkasan beasiswa adalah bentuk pengabaian terhadap pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ia menyoroti ketidaksesuaian nominal beasiswa yang dipangkas dengan biaya kuliah (UKT) saat ini.

"Kami menolak adanya kebijakan ini. Khususnya beasiswa S1 dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta. Logikanya tidak ada UKT yang nominalnya di bawah Rp2 juta, dan pemerintah seharusnya selaras kuota dan anggarannya," tegas Zulkarnain.

2. Orangtua mahasiswa ikut bersuara

Mahasiswa di Kukar menggelar demonstrasi penolakan pemotongan nominal beasiswa di Kantor Bupati Kukar, Kamis (14/8/2025). (Dok. Istimewa)

Tidak hanya mahasiswa, aspirasi juga datang dari masyarakat. Salah satunya adalah Rafika Putri, seorang ibu yang bekerja sebagai honorer di pemerintahan desa. Rafika yang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka (UT) merasa kecewa karena namanya tidak tercatat sebagai penerima beasiswa. Padahal, ia sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk meringankan beban biaya kuliahnya.

"Saya meminta keadilan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar adil, saya sangat kecewa atas pemangkasan ini," seru Rafika.

3. Tanggapan Wakil Bupati Kukar

Wabup Kukar, Rendi Solihin, menemui para demonstran untuk berdiskusi. (Dok. Istimewa)

Menanggapi aksi ini, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menemui para demonstran untuk berdiskusi. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan nominal beasiswa merupakan jalan tengah untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Pendaftar beasiswa pada tahun ini mencapai sembilan ribu orang dengan 4.015 orang yang lolos verifikasi, jumlah penerima tertinggi sepanjang sejarah.

Rendi memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat. Ia juga memberi jawaban konkret atas keresahan mahasiswa dan masyarakat.

"Memang membludaknya kuota ini di luar perhitungan kami, dan ini akan menjadi evaluasi kami. Namun yang dapat saya pastikan bersama Pak Bupati (Aulia Rahman Basri) adalah sisa pengurangan beasiswa senilai Rp3,4 juta ini akan kita salurkan pada saat APBD-P 2025,” tegas Rendi.