Masalah Infrastruktur Dominasi Aduan ke Ombudsman Kaltim

Dari total 253 akses yang diterima, mayoritas merupakan Laporan Masyarakat (LM) sebanyak 119 laporan—109 di antaranya disampaikan langsung ke kantor Ombudsman. Selain itu, tercatat pula 10 laporan melalui Respon Cepat Ombudsman (RCO), 94 Konsultasi Non Laporan (KNL), dan 41 surat tembusan yang dikirimkan ke instansi penyelenggara dan disalin ke Ombudsman.

"Menariknya, terdapat satu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait dugaan pungutan liar di sektor pendidikan," kata dia.

Dari laporan yang ditindaklanjuti, 92 di antaranya berasal dari Laporan Masyarakat (89,3%), 10 dari RCO (9,7%), dan 1 dari IAPS (1,0%).

Selama triwulan II 2025, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah tidak memberikan pelayanan (73 laporan atau 70,9%). Disusul dengan penyimpangan prosedur (13 laporan), penundaan berlarut (8 laporan), dan pengabaian kewajiban hukum (6 laporan). Ada juga laporan terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan substansi, laporan paling banyak berkaitan dengan infrastruktur (47 laporan atau 45,6%). Lalu disusul isu hak sipil dan politik (18 laporan), agraria (13 laporan), dan pendidikan (11 laporan).

Sebagai langkah pencegahan, Ombudsman Kaltim kini tengah menyusun kajian bertema “Potensi Maladministrasi dalam Tata Kelola Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur”. Kajian ini masih dalam tahap deteksi awal.

Mulyadin mengajak masyarakat terus aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi maladministrasi. Menurutnya, keterlibatan publik adalah kunci dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang bersih, adil, dan berkualitas.