Masuk Sebagai Kawasan IKN, Penajam Butuh UPTD PPA Segera

26 Feb 2022, 08:00 WIB

IDN Times/Arief Rahmat

Penajam, IDN Times - Di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mewarnai pemberitaan di Indonesia. Di antara kasus-kasus tersebut, beberapa lainnya ditemukan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara di beberapa daerah di Kaltim, ada yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan.

Ini sebagai bentuk implementasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam menjalankan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Kaltim masih ada beberapa daerah yang belum memiliki UPTD PPA, yakni Kutai Barat (Kubar), Mahulu, dan Penajam Paser Utara (PPU). Sorotan paling banyak mengarah ke PPU, karena daerah ini masuk sebagai kawasan untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.

1. Kekuragan tenaga dan sudah mengajukan sejak lama

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (Wikipedia/Arief Rahman Saan (Ezagren))

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3AP2KB PPU Nurkaidah, mengatakan, jika pihaknya sudah berupaya mengajukan pembentukan UPTD PPA di Penajam sejak tahun 2020 lalu. Namun hingga kini belum terealisasi dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi.

Di samping persoalan sumber daya manusia (SDM)-nya, tempat, sampai anggaran pun juga sebenarnya belum siap. Meski disebut sedang berposes, tetapi sampai saat ini proses itu tidak selesai.

"Kami ini sebenarnya sudah mengajukan, sudah dari tahun 2020. Tetapi memang belum mendapat persetujuan saja. Memang kendala ada di sarana dan prasarananya. Tetapi kami sempat ajukan opsi," jelasnya.

Untuk masalah SDM, kata dia, pihaknya hanya membutuhkan ahli psikologis klinis yang menjadi peran penting dalam unit khusus tersebut.

2. Koordinasi dengan UPTD PPA Balikpapan

Kepala UPTD PPA Balikpapan, Esti Santi Pratiwi. IDN Times/Surya Aditya

Dalam pendampingan kasus terhadap perempuan dan anak, psikologis klinis sangat diperlukan pihaknya. Tak hanya memberikan dukungan mental terhadap para korban tetapi juga sebagai bantuan dalam menjalankan tugas dan fungsi lainnya dari perlindungan ini.

Yaitu dapat menjadi kunci untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pada urusan hukum para korban. Hal inilah yang menjadi kendala pihaknya sehingga pembentukan UPTD di PPU belum dapat dilakukan.

Sebagai langkah untuk memenuhi hal tersebut, Nurkaidah bersama timnya pun mengajukan permohonan penambahan pegawai. Yang paling ditekankan ialah ahli psikologis klinis.

"Jadi kami kalau ada kasus akhirnya berkoordinasi dengan UPTD Balikpapan, untuk pendampingan psikologi korban. Biasa kami bersurat ke Kepala UPTD PPA Balikpapan dan kami dampingi korban ke sana," kata dia.

3. Ingin miliki rumah singgah sendiri

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Aryodamar)

Selain UPTD PPA, Nurkaidah juga ingin di PPU bisa memiliki rumah aman atau rumah singgah bagi para korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini, pihaknya juga hanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar dapat menggunakan rumah singgahnya bagi para korban.

Tetapi karena rumah singgah itu hanya bisa menanggung selama tiga hari saja. Selebihnya rumah singgah itu tidak bisa membantu konsumsi korban lagi.

"Selepas tiga hari itu, makan korban sudah tidak bisa ditanggung. Jadi kami sampai berkoordinasi lagi dengan baznas untuk bisa membantu korban," tuturnya.

Hal itu, lanjut dia, pasti akan berbeda jika PPU bisa memiliki UPTD PPA dan rumah singgah sendiri bagi para korban. Anggarannya tentu telah dipersiapkan.

Lagipula, kabupaten/kota bisa dikatakan sebagai kota layak anak jika daerah tersebut memiliki layanan UPTD PPA sendiri. "Apalagi ini PPU masuk sebagai kawasan IKN," tutupnya.