Mayoritas Wilayah IKN Berada di Area Kutai Kartanegara

Terkait dengan wilayah pengembangan ini, Pemkab Kukar telah sering berkomunikasi dengan Otorita IKN mengenai berbagai rencana pengembangan dan permasalahan yang sedang maupun akan terjadi.

Salah satu topik yang dibahas Pemkab Kukar dengan Otorita IKN adalah inventarisasi jumlah infrastruktur di Kukar yang terkait dengan IKN, mencakup infrastruktur yang dalam kondisi baik, rusak, maupun yang sedang diperbaiki.

Pemkab Kukar telah menyediakan data tersebut, namun Otorita IKN belum bisa menindaklanjutinya karena data tersebut akan diserahkan ke kementerian dan lembaga terkait untuk tindakan lebih lanjut.

Dalam diskusi kerangka acuan kerja dengan tema "Isu-Isu Strategis Terkait IKN," yang diadakan oleh Otorita IKN bersama Staf Khusus Presiden RI dan pemerintah daerah Kaltim pada 17 Juli 2024, Sunggono juga menyampaikan hal tersebut.

Pada awal pembentukan IKN, Pemkab Kukar sempat diundang sebagai narasumber untuk membahas rancangan Undang-Undang IKN. Salah satu poin yang disampaikan adalah istilah Mitra Strategis. Saat ini, konsep Mitra Strategis telah berkembang tidak hanya di wilayah Kukar, PPU, Samarinda, dan Balikpapan, tetapi juga di seluruh Kalimantan.

Sunggono juga menyoroti adanya pemahaman keliru di publik yang menganggap IKN akan memberikan manfaat langsung kepada daerah sekitarnya atau daerah mitra. "Pemkab Kukar dan Pj Gubernur Kaltim memiliki pandangan yang sama, yaitu IKN merupakan daerah otonomi yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dengan kedudukan keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat," jelas Sunggono.