Menilik UU Provinsi Kalsel, Delapan Pasal Miliki Banyak Kejanggalan

22 Mar 2022, 20:00 WIB

kompasiana

Balikpapan, IDN Times - Disahkannya Undang-Undang (UU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa jadi akan membawa bumerang sendiri bagi pemerintah.

Langkah pengabulan UU baru wilayah Bumi Lambung Mangkurat itu seolah menunjukkan tak ingin repotnya pemerintah menanggapinya secara serius.

Tak hanya melangkahi aspirasi masyarakat, suara dua wali kota dan 11 bupati di sana pun dilalui begitu saja.

Terbukti, Ibu kota Kalsel yang semula berada di Banjarmasin berpindah begitu saja ke Banjarbaru tanpa diketahui oleh pimpinan Kota Seribu Sungai, julukan Banjarmasin.

Meski UU Provinsi Kalsel tersebut telah diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo pada 16 Maret 2022, namun yang menjadi sorotan adalah kesan legislasi yang ugal-ugalan dalam pengerjaannya.

"Dugaan ugal-ugalan karena ingin tetap selesai, sehingga dugaan segala cara dihalalkan supaya UU ini cepat ada, tidak memperhatikan kebutuhan daerah dan partisipasi masyarakat," jelas Direktur Borneo Law Firm (BLF) Dr Muhammad Pazri, dalam penyampaian rilis tertulisnya, Selasa (22/3/2022).

1. Kejanggalan dalam UU Provinsi Kalsel sangat jelas

(IDN Times/dok Dr M.Pazri, Borneo Law Firm)

Seharusnya, lanjut Pazri, perlu kajian khusus untuk memindahkan Ibu kota yang telah menjadi ikon Kalsel di mata nasional.

Tak ada uji publik, pembahasan tertutup, dan bahkan dokumen RUU yang sulit diakses di website DPR RI menjadi petunjuk banyaknya kejanggalan.

"UU Provinsi Kalsel yang baru disahkan jelas tidak mengakomodir landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historis UU Kalsel dan tidak lengkap, yang ke depannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum," paparnya.

Ya, delapan pasal isi yang tak diuraikan secara jelas tiap poinnya. Jelas, melalui pikiran kritisnya, Pazri menilai UU Provinsi Kalsel tidak sesuai Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Optimis MK kabulkan judicial review

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Mempertegas Pasal 5 tersebut, advokat muda ini menyebut yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU adalah asas, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Namun UU Provinsi Kalsel dianggap tak memuat itu semua.

"Apakah sudah diakomodir semua partisipasi? Sebab UU Kalsel sangat prinsip dan sangat serius. Pertimbangan pula apa urgensinya memindahkan ibu kota," terang dia.

Sebab itulah melalui judicial review yang hampir rampung, ia yang mendampingi elemen elite Kalsel dan masyarakat optimis UU Provinsi Kalsel ini akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Enam provinsi lain perlu kaji UU Provinsi yang baru disahkan

Ditjen Aptika, Kominfo

Kendati bersikeras untuk UU Provinsi Kalsel, magister hukum lulusan ULM ini turut melirik enam UU Provinsi lainnya yang disahkan bersama UU Provinsi Kalsel.

Ia menilik kejanggalan turut memenuhi UU Provinsi lainnya yang baru disahkan. Di mana dari tujuh UU Provinsi tersebut memiliki kesamaan pasal tanpa penguraian yang jelas.

"Iya (semua janggal), perlu dikaji lagi oleh masing-masing provinsi," tutupnya.