Menko PMK Muhadjir Effendy Soroti Soal Kualitas SDM Lokal di IKN
Penajam, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy menyoroti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini diungkapkannya, Rabu (28/8/2024) saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan SDM yang merupakan rakor perdana Kementerian atau lembaga negara di IKN. Rakor ini dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya.
"Memang sangat kompleks, pembangunan IKN bukan hanya berkaitan dengan investasi maupun infrastruktur saja, namun berkaitan dengan tiga hal utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan SDM atau man power," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.
1. Langkah inklusif siapkan SDM berkualitas
Ia mengatakan, langkah inklusif pembangunan manusia di Kawasan IKN adalah, dengan menyiapkan SDM berkualitas. Masyarakat di wilayah IKN, diharapkan turut serta dan tidak hanya menonton hasil-hasil pembangunan IKN saja.
“Hal yang juga perlu menjadi perhatian yaitu arus mobilisasi. Kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah direncanakan dan pastinya akan diikuti arus urbanisasi masyarakat harus diantisipasi,” sebutnya.
Menurutnya, hal ini karena berpotensi mempengaruhi keseimbangan tata kelola IKN yang dipersiapkan sebagai kota masa depan. Dibutuhkan rekayasa sosial untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Muhadjir Effendy, menyampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembangunan manusia dan budaya di IKN. Di bidang kesehatan yaitu dengan memprioritaskan tenaga kesehatan lokal. Perlu didukung penyiapannya dengan menyediakan mentoring khusus persiapan sebelum mendapatkan beasiswa.
“Kualitas pendidikan bagi putra-putri daerah perlu didukung lembaga pendidikan yang mumpuni dengan mendekatkan fasilitasnya disini,” ungkapnya.
2. Warlok sebagai pemilik awal IKN
Selain itu, tambahnya, belajar dari membangun Ibukota di negara lain, maka perlu segera ada pemerintahan tidak terbatas Otorita IKN. Warga lokal adalah pemilik awal IKN, jangan sampai pendatang baru yang nanti lebih merasa eksklusif di wilayah IKN.
“Pembangunan IKN adalah simbol dari komitmen kita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sekaligus mengimplementasikan visi bapak Presiden Joko Widodo Jokowi untuk mengubah dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris,” tukas Muhadjir Effendy.
Ia menegaskan, jelang akhir masa jabatannya sebagai Menko PMK, ia menargetkan pembangunan IKN dan siap mengawal hingga dua bulan ke depan.
3. Beri perhatian maksimal
Dirinya ingin mengakhiri masa jabatannya dengan memberikan perhatian semaksimal mungkin pada IKN sesuai dengan arahan Presiden.
“Nanti akan kita ikuti beberapa pertemuan-pertemuan yang lebih detail dan teknis sekaligus ikut meramaikan suasana IKN. Setelah kemarin pelaksanaan upacara memperingati Proklamasi saat ini kita ramaikan IKN supaya semarak sebagai IKN, Indonesia Baru," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menyampaikan pihaknya selalu mengawal untuk mengembangkan potensi dan daya saing masyarakat di IKN. Salah satunya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dibina oleh Otorita IKN bersama instansi mitra.
"Tercatat ada 417 pelaku UMKM pada Juni 2023, dan meningkat menjadi 650 pelaku UMKM periode Februari-April 2024," bebernya.
4. Kembangkan potensi ekonomi masyarakat IKN
Ia mengatakan bahwa Otorita IKN sudah memulai mengembangkan potensi ekonomi dari masyarakat di kawasan IKN. Pada tahun berikutnya peningkatan kapasitas SDM ini akan diperkuat oleh kolaborasi instansi pusat-daerah, dengan fokus yang dirancang bersama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan sebuah kebijakan. Dan sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa pembangunan IKN bukan hanya fisik semata tetapi juga pembangunan manusia merupakan modal penting dalam pembangunan IKN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Maka, perlu kolaborasi antar pihak, instansi pemerintah, pusat dan daerah atau pihak lain yang bisa andil. Tentunya kami siap untuk bekerja sama untuk memastikan Indonesia Emas 2045 terwujud," pungkasnya.
