Mentan Ancam Tarik Dana OPLAH 2025 jika Pemda Lamban

19 Mar 2025, 11:00 WIB

Pixabay (pixabay.com)

Banjarbaru, IDN Times - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut anggaran Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat 2025 jika pemerintah daerah (pemda) tidak serius merealisasikan target luas tanam yang telah ditetapkan.

"Kalau tidak sanggup, langsung sampaikan. Saya alihkan ke provinsi lain. Nusa Tenggara Timur bahkan sudah menyatakan siap," tegas Amran dalam Rapat Koordinasi Akselerasi OPLAH dan Cetak Sawah Menuju Indonesia Swasembada Pangan dilaporkan Antara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3/2025).

1. Lima provinsi di Indonesia memperoleh prioritas

Amran menyebutkan ada lima provinsi yang menjadi prioritas program ini, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Namun, jika progres di lima wilayah ini lamban, anggaran akan dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.

"Kalau tidak ada keseriusan, anggaran kami tarik. Pemerintah pusat butuh daerah yang benar-benar siap menjalankan program swasembada pangan Presiden Prabowo," katanya.

2. Anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah

ilustrasi hamparan sawah (pexels.com/Tom Fisk)

Menurut Amran, pemda tidak perlu pusing soal pendanaan karena seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat. Mereka hanya perlu melaksanakan program dengan komitmen penuh.

Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Amran menyalurkan anggaran untuk 13 kabupaten/kota, dengan prioritas di Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala.

Ia menekankan agar pemerintah daerah segera mengeksekusi program ini dengan melibatkan brigade pangan yang telah dibentuk demi optimalisasi produksi.

3. Target realisasi OPLAH di Kalsel

Sawah hijau (instagram.com/safeerayne)

Berdasarkan data Kementan, target OPLAH 2025 di Kalimantan Selatan mencapai 17.382 hektare, sedangkan cetak sawah baru ditargetkan mencapai 30.000 hektare. Jika program ini berjalan maksimal, Amran optimistis kesejahteraan masyarakat di provinsi ini bisa meningkat hingga delapan kali lipat.

"Saya datang langsung ke Kalimantan Selatan untuk memastikan kesiapan daerah. Anggaran sudah diberikan, jangan main-main. Ini instruksi Presiden dan uang rakyat, jadi segera eksekusi," tegasnya.