Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kota Balikpapan.
Rapat digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut penegasan batas atau delineasi wilayah antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab PPU, Pemkab Kukar, Pemkot Balikpapan, dan Otorita IKN. Berita acara penegasan batas tersebut telah ditandatangani pada 21 Oktober 2025 oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo, serta Kepala OIKN M. Basuki Hadimuljono.
Gubernur Rudy menyambut baik pembahasan rancangan Permendagri ini. Menurutnya, penyelesaian batas IKN dengan PPU, Kukar, dan Balikpapan merupakan bagian penting dalam penataan wilayah di Kaltim. Ia menegaskan bahwa penyelesaian batas serupa juga dibutuhkan di daerah perbatasan lainnya, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
“Dengan terkoneksinya Sotek dan Bongan, PPU dan Kutai Barat kini terhubung sepanjang 20 kilometer. Hal ini membuka peluang konektivitas IKN hingga Mahakam Ulu yang bersebelahan langsung dengan Malaysia,” ujar Gubernur dalam akun IG Pemprov Kaltim.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Sri Purwaningsih, mengungkapkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kaltim telah mencapai kesepakatan mengenai titik koordinat dan penarikan tapal batas wilayah IKN.
“Kami tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden terkait Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN,” jelasnya.
Rapat tersebut menjadi tahapan penting menuju penetapan resmi batas administratif IKN sebagai daerah khusus yang berdampingan langsung dengan sejumlah wilayah strategis di Kaltim.