Nekat, Warga Manggar Mendemo Kantor BPN Balikpapan
Balikpapan, IDN Times - Belasan warga RT 37 Kelurahan Manggar di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan. Mereka datang untuk menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang dipergunakan dalam pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
Warga membentangkan spanduk bertuliskan, "Segera bayar lahan yang terkena jalan tol di RT 37 Manggar".
"Ini sudah 7 tahun, jawabannya tumpang tindih. Padahal jelas, nggak ada masalah. Kami (alat bukti) sediakan lengkap," kata salah seorang pengunjuk rasa bernama Hermin Bangri, Rabu (12/10/2022).
1. Warga mengklaim tanahnya dipergunakan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Hermin mengatakan, lahan warga terimbas proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Proses ganti rugi terganjal persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan.
Soal ini, Kuasa Hukum warga Yesaya Rohi mengatakan, alasan persoalan tumpang tindih lahan tidak beralasan. Warga sudah cukup lama berdomisili dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SKT di Manggar.
"BPN mengatakan bahwa tumpang tindih bukan berdasarkan sertifikat atau wilayah, tapi batas pasial ini kan jadi persoalan. Sementara warga tidak tau batas pasial itu seperti apa," jelasnya.
Dikatakannya, data pasial yang dimaksud tersebut merupakan peta bidang. Namun persoalannya, alamat yang tertera di peta bidang, berbeda dengan alamat domisili warga.
2 Diserahkan ke tim fasilitator Pemkot Balikpapan
Dalam kesempatan itu, pihak BPN Balikpapan menanggapi keluhan dari masyarakat. Kepala BPN Balikpapan Herman Hidayat mengatakan, persoalan warga tersebut sebenarnya sudah diserahkan kepada Pemkot Balikpapan.
Pihak tim fasilitator Pemkot Balikpapan nantinya yang memproses kelengkapan dokumen warga dalam pembayaran ganti rugi.
"Ada tim fasilitator dari Pemkot, sudah kami sampaikan. Kami kirim surat-surat. Jadi memang kendalanya dokumen warga belum lengkap," paparnya.
3. Ada 18 bidang yang bersengketa
Lebih lanjut, Herman menyampaikan kepada warga soal dana ganti rugi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Alokasi dananya memang masih dititipkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, menyusul ada persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan.
Saat ini, menurutnya, proses pencairan dana ganti rugi tinggal menunggu kelengkapan dokumen.
“Ini ada beberapa surat. Contohnya seperti IMTN maupun SKT yang tidak dilegalisir, sehingga dokumennya harus dilengkapi dulu,” paparnya.
"Ada 18 bidang kurang lebih. Tunggu tim fasilitator dari Pemkot, kami sudah berkirim surat," tambahnya.
