OIKN Tertibkan PKL Liar di Kawasan Inti IKN

12 Mei 2025, 20:45 WIB

Penertiban PKL liar secara presuasif di KIPP IKN (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) liar yang beraktivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN serta sepanjang jalan bypass di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Penertiban dilakukan pada Minggu malam (11/5/2025), dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, bersama Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin. Kegiatan ini turut melibatkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Conrita Ermanto, personel Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Satgas Nusantara Polda Kaltim.

"Penertiban dilakukan karena kami tidak ingin PKL liar berkembang di kawasan IKN. Sesuai arahan Kepala OIKN, Bapak Basuki Hadimuljono, IKN harus rapi, tertib, dan bersih," tegas Thomas kepada IDN Times.

1. Ditertibkan karena dampaknya cukup banyak

Deputi Thomas saat lakukan sosialisasi terkait trantibum kepada PKL liar (IDN Times/Ervan)

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan sebagai langkah preventif agar dampak negatif seperti persoalan kebersihan, keamanan, hingga kesehatan bisa dicegah sejak dini. Rencananya, OIKN akan menggelar diskusi lanjutan dengan para PKL pada Kamis (15/5/2025).

“Kami sudah beberapa kali melakukan imbauan. Pendekatan persuasif terus diupayakan, tapi jika tetap melanggar, tindakan tegas akan diambil,” tambah Thomas.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun peraturan teknis terkait penataan KIPP, termasuk pengaturan lalu lintas, perdagangan, hingga exit-entry point.

Terkait aktivitas PKL di luar KIPP, khususnya di jalan bypass, Thomas mengaku telah berkoordinasi dengan camat setempat. Dalam waktu dekat, OIKN akan mengeluarkan teguran serta memasang papan larangan berjualan di sepanjang jalur tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan melalui kepala desa dan RT.

2. Sedang susun aturan penataan KIPP

Deputi Alimuddin menegur PKL liar di jalan bypass Sepaku (IDN Times/Ervan)

Sementara itu, Deputi Alimuddin menyampaikan bahwa lebih dari 40 PKL telah didata dalam penertiban ini. Mereka akan diundang untuk mendapatkan edukasi mengenai tata kota, aturan berjualan, serta pentingnya penyajian makanan yang higienis.

“Kami tidak melarang mereka berjualan, tapi kami ingin memastikan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi para pekerja. Mereka datang jauh-jauh ke IKN untuk bekerja, jangan sampai jatuh sakit karena makanan tidak layak,” ujarnya.

3. Kolaborasi lintas sektor

Deputi Alimuddin beri sosialisasi kepada para PKL liar di HPK 1 (IDN Times/Ervan)

Alimuddin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang berjualan yang tertata dan layak di dekat area proyek. Menurutnya, PKL tetap memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan makan para pekerja, terutama saat tenant resmi belum beroperasi penuh.

“Kami akan berdiskusi dengan pengelola tenant di rest area. Bisa saja PKL diarahkan ke lokasi tertentu yang dekat, dengan catatan tetap bersih dan tidak mengganggu,” katanya.

4. Larangan berjualan di area terlarang

Salah satu PKL liar di HPK 2 IKN yang diminta untuk menutup dagangnya karena melanggar aturan (IDN Times/Ervan)

Ia menegaskan, berjualan di jalan bypass dilarang karena merupakan jalur bebas hambatan yang bisa membahayakan keselamatan. Penanganan cepat dibutuhkan agar keberadaan PKL liar tidak menjamur dan menjadi persoalan sosial di kemudian hari.

“Seluruh PKL yang kami temui sudah didata, dan akan dipanggil untuk berdiskusi mencari solusi terbaik,” pungkas Alimuddin.