OTT KPK di Kutim, Pengamat: Kasus Erat Kaitannya dengan Pilkada 2020

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur atau Kutim, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur bersama istrinya Encek Unguria Firgasih yang juga ketua DPRD Kutim. Lembaga antirasuah ini menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi dengan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim periode 2019-2020. Dan dalam prosesnya dugaan terima hadiah ini juga mengarah ke tiga tersangka lain yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini. 

Lalu siapa yang memberikan suap ini kepada para tersangka tersebut? Dari penyelidikan KPK mengarah ke dua nama yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Tujuannya pemberian suap tak lain memuluskan langkah untuk dapatkan proyek tahun anggaran 2019-2020. Dari kasus ini, kata Castro, setidaknya mengajarkan tentang beberapa hal krusial, misalnya soal dunia politik punya biaya tinggi (high cost politic). Gara-gara ini pula perilaku korup kepala daerah terjadi. Ujungnya segala cara digunakan oleh para kandidat demi kumpulkan rupiah. Khusunya petahana.

“Hasil kajian Litbang Kemendagri 2015 menunjukkan untuk menjadi wali kota/bupati dibutuhkan mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk gubernur lebih fantastis berkisar Rp20-100 miliar. Ongkos ini tentu tak sepadan dengan gaji kepala daerah,” tegasnya.

Hal lain kata Castro ialah, pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan 3 unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kasus OTT ini, yakni Bapenda, BPKAD, dan Dinas PU menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah. Dengan kata lain OPD ini hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politik jelang pilkada. 

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” imbuhnya.

Dia juga menambahkan, dalam kasus tersebut istri bupati ikut jadi tersangka. Ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti. Itu sebab dia berharap KPK dan aparat penegak hukum lainnnya, memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah yang sarat dengan praktik politik dinasti. 

“Di bawah kendali politik kekerabatan tersebut, potensi tindak pidana korupsi akan jauh mudah terjadi. Persekongkolan jahat yang mengarah kepada perampokan uang negara, akan jauh lebih efektif dan berlangsung lebih cepat di bawah kendali politik dinasti ini,” pungkasnya.