Banjarmasin, IDN Times - Angka kemiskinan di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) dilaporkan mengalami peningkatan cukup tinggi pertengahan tahun 2021 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarmasin menyebutkan, sebanyak 4,89 persen warga masuk dalam kategori miskin dalam pendataan Bulan Februari dan Agustus tahun 2021.
"Angka kemiskinan mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS Banjarmasin Nuruddin Zain, Jumat (14/10/2022).
Nuruddin mengatakan, Kota Banjarmasin dihuni sebanyak 606.330 jiwa di mana 4,89 persen di antaranya adalah warga miskin sebanyak 29.649 jiwa. Pihak BPS Banjarmasin sudah melakukan pendataan pada bulan Februari dan Agustus 2021.
Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan banyaknya penduduk yang berkurang pendapatan atau malah kehilangan pekerjaan.
Namun, Nuruddin tidak menyebutkan angka kemiskinan Banjarmasin tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau data tahun ini masih proses, biasanya akan terlihat hasilnya akhir tahun," katanya.
Lantas bagaimana cara BPS menetapkan data miskin di setiap daerah itu? Menurut Nuruddin, seorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah Rp20 ribu per hari.
Atau kalau ditotal, pengeluaran keluarga miskin berada di kisaran Rp600 ribu per bulan.
"Mengukur pengeluaran itu dianggap efektif bila dibanding dengan mengambil sisi pendapatan. Kalau pendapatan bisa saja diperoleh di luar dari gaji atau upah. Cara ini juga dilakukan dunia," katanya.
Meskipun demikian, Nuruddin menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Banjarmasin tahun 2021 terbesar kedua di Kalsel yakni sebesar 77,57 persen. Angka ini di atas rata-rata kota/kabupaten di Kalsel yang mencapai 71,28 dan masih di bawah Banjarbaru 79,26 persen.
IPM sendiri bisa dirumuskan berdasarkan perhitungan laporan data ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari masing-masing kota/kabupaten.
Di lapangan sendiri, banyak di antara warga Banjarmasin yang mengeluhkan tidak terlindungi program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Banyak faktor non teknis menjadi kendala, seperti luput dari pendataan BPS, kelalaian dari RT, hingga keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan kucuran bantuan dari pemerintah.
Hingga malah orang-orang kategori mampu yang bisa menikmati dana bantuan pemerintah.
Seperti yang dialami Ainun (55), warga Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin yang sama sekali tidak pernah merasakan bantuan dari pemerintah. Padahal semestinya, Ainun ini masuk kategori miskin sehingga berhak atas bantuan di masa-masa pandemik maupun pasca kenaikan harga BBM.
Penghasilannya sebagai tukang pijat sungguh tidak menentu. Terkadang mendapat uang untuk makan dalam sehari saja sudah merupakan anugerah.
Dalam usianya tidak muda ini, Ainun mengaku tidak memiliki energi untuk memperoleh rezeki tambahan. Saat ini, sebenarnya ia sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat.
Tentunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya.
"Rumah menyewa, pendapatan dari pijat tak menentu bulan ini saja tidak bisa bayar kontrakan yang tercatat dua bulan sudah. Saya harap kami dapat bansos dari pemerintah," keluh Ainun yang sudah berulang kali melaporkan kondisinya ke RT setempat.
Fenomena masyarakat tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Sahbana. Ia mengaku kerap menerima keluhan langsung dari masyarakat yang mengadu ke Kantor Dinsos Kota Banjarmasin.
Karenanya, persoalan kemiskinan di Banjarmasin ini menjadi perhatian Dinsos.
Dolly bahkan sudah melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) Banjarmasin. Tujuannya untuk memangkas kesenjangan sosial di antara masyarakat di mana bansos diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.
Pemkot Banjarmasin punya kategori warga miskin yang berhak memperoleh bansos, yakni keluarga penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, Dinsos Banjarmasin pun menilai kondisi perabotan keluarga miskin ini.
"Sekarang ini kami yang langsung melakukan verifikasi data yang diserahkan RT. Jadi yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan," katanya.
Penanggulangan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah Pemkot Banjarmasin. Kawasan kumuh di Kota Seribu Sungai ini menjadi saksi bisu bahwa persoalan kemiskinan belum sepenuhnya selesai di kota ini.
Soal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Banjarmasin Akhmad Sauki menyatakan, pihaknya sebenarnya sudah memiliki program khusus dalam penanggulangan kemiskinan. Program yang dijalankan bersama-sama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Banjarmasin, di antaranya Dinsos, PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Alokasi anggarannya sebesar Rp5,3 miliar atau 2,8 persen dari total kas Banjarmasin sebesar Rp2 triliun tahun 2022.
Anggaran ini, lanjut Sauki, di luar alokasi pembangunan infrastruktur di Banjarmasin, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana publik, penataan kawasan kumuh, hingga pelatihan UMKM.
"Kalau ditambah dengan pembangunan fisik, pengalokasian kemiskinan di Banjarmasin bisa lebih 50 persen," katanya.
Pemkot Banjarmasin pun merencanakan program prioritas terhadap kawasan kumuh di sembilan kelurahan. Termasuk pula 200 usulan termuat dalam musrenbang dalam penataan bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.