Pasar Induk Didorong Jadi Pusat Distribusi Pangan Kota Balikpapan

Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa keberadaan pasar induk nantinya akan mengurangi lalu lintas kendaraan berat di pusat kota. Hal ini, katanya, bukan hanya soal efisiensi logistik, tapi juga keselamatan dan kenyamanan lalu lintas perkotaan.

“Langkah ini diharapkan mampu menekan mobilitas kendaraan besar di pusat kota. Selain itu, ini sudah sesuai dengan perda kita karena angkutan besar hanya bisa masuk ke dalam kota pada malam hari,” ujarnya.

Rencana ini kini tengah dalam tahap kajian akademik. Komisi II DPRD Balikpapan juga sedang menyiapkan dokumen pendukung berupa masterplan dan Detail Engineering Design (DED) yang disesuaikan dengan kondisi terbaru kota.

Pembangunan pasar induk tersebut akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2026 hingga 2027, dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp60 miliar. Proyek ini juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan 2025–2029.

Lokasi yang dipilih berada di kilometer 5,5 Kelurahan Graha Indah, tepat di sebelah Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Lahan yang disiapkan seluas 9 hektare, sebagian besar merupakan aset milik Pemkot.

“Kami juga akan mewajibkan para distributor untuk menyewa gudang di pasar induk. Ini tidak hanya memudahkan kontrol distribusi, tetapi juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Haemusri.

Dari sisi legislatif, Komisi II DPRD Balikpapan menilai pasar induk adalah proyek strategis yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Pasalnya, sekitar 70 persen pasokan pangan Balikpapan masih bergantung dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi.

“Pasar induk ini penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Dengan manajemen distribusi yang lebih teratur, kita bisa menekan inflasi daerah dan mengurangi potensi lonjakan harga di tingkat konsumen,” kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Fauzi menekankan agar perencanaan pasar induk dilakukan matang dan berbasis pada sistem manajerial yang kuat. Ia mengingatkan pengalaman dari proyek Pasar Rakyat Karang Joang, yang meski sudah dibangun, belum optimal beroperasi karena lemahnya manajemen serta minimnya keterlibatan pedagang sejak awal.

“Kita tidak mau pasar ini bernasib seperti Karang Joang. Harus ada sistem yang jelas dulu — siapa pedagangnya, bagaimana zonasinya, pengaturan lalu lintas, hingga pengelolaan sampahnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk kolaborasi dan transparansi, DPRD melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta pelaku usaha pasar dalam penyusunan masterplan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan menghasilkan desain pasar yang efisien, tertata secara ruang, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

“Pasar induk ini bukan hanya proyek fisik, tapi sistem ekonomi kota. Kalau tata kelolanya baik, distribusi lancar, harga stabil, dan inflasi bisa terkendali,” pungkas Fauzi.