PBB Naik 3 Ribu Persen, Warga Balikpapan Pertanyakan Dasar Kenaikannya

Arif mengaku awalnya hanya diberitahu Ketua RT soal adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ia mengira kenaikan wajar, mungkin jadi Rp500 ribu atau Rp1 juta. Namun, ternyata jumlahnya tembus Rp9,5 juta.

“Begitu lihat SPPT, saya kaget sekali. Kalau Rp300 ribu masih bisa dibayar, tapi Rp9,5 juta jelas berat bagi orang tua saya yang hanya pensiunan,” keluhnya.

Arif pun mempertanyakan dasar kenaikan yang mencapai hampir 3.000 persen itu. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkot Balikpapan. “Di Pati, Jawa Tengah, saat pajak naik tinggi, bupati langsung klarifikasi dan membatalkan. Di sini justru sepi, sosialisasi pun tidak ada,” tegasnya.

Hingga saat ini, Arif memilih menunda pembayaran pajak dan menanti keterangan resmi dari pemerintah. "Saya belum bayar. Saya menunggu informasi dulu, apakah memang ada kenaikan atau salah administrasi," kata dia.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengakui adanya penyesuaian tarif PBB. Namun ia tak merinci besaran kenaikan PBB di Kota Beriman. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membebani warga.

“Tidak ada pembebanan berlebihan. Semua sudah dipelajari, nilainya masih dalam batas toleransi,” ujarnya.

Menurut Bagus, sekitar 80 persen pendapatan daerah berasal dari pajak, sementara 30 persen sisanya dari dana bagi hasil. Pungutan pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

“Kalau tidak dari pajak, darimana lagi? Pajak ini untuk membangun kota, dari jalan mantap, sekolah, sampai layanan kesehatan,” jelasnya.

Meski tarif naik, Bagus menyebut Pemkot juga menyiapkan keringanan. Warga yang melunasi PBB lebih awal hingga September 2025 bisa mendapat potongan. Selain itu, ada program pemutihan untuk wajib pajak yang menunggak.

“Silakan cek ke dinas. Yang penting dicatat, tidak ada niat membebani masyarakat secara berlebihan. Semua ini demi pembangunan bersama,” pungkasnya.