Pemangkasan Dana TKD Ancam Proyek Pengendalian Banjir Balikpapan

14 Okt 2025, 14:40 WIB

WhatsApp Image 2025-06-19 at 19.09.06.jpeg

Personel Satbrimob Polda Kaltim mengevakuasi warga yang sempat terjebak banjir di Gang Mufakat, Balikpapan, Kamis (19/6/2025). (Dok. Brimob Polda Kaltim)

Balikpapan, IDN Times - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mulai menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Pasalnya, kebijakan itu berpotensi menunda sejumlah proyek prioritas, terutama program pengendalian banjir yang direncanakan berlanjut pada tahun 2026.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemkot Balikpapan yang tengah fokus memperbaiki sistem drainase kota. Tanpa dukungan dana memadai, proyek vital seperti perbaikan saluran sekunder dikhawatirkan tidak bisa berjalan optimal.

1. Dinas PU akan review ulang skala prioritas proyek

Personel Satbrimob Polda Kaltim mengevakuasi warga yang sempat terjebak banjir di Gang Mufakat, Balikpapan, Kamis (19/6/2025). (Dok. Brimob Polda Kaltim)

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Jen Supriyanto, mengatakan pemangkasan TKD membuat pihaknya harus menyesuaikan ulang rencana kerja tahun depan. “Kalau anggarannya berkurang, pasti programnya juga ikut berkurang,” ujar Jen.

Ia menambahkan, DPU akan melakukan review mendalam untuk menentukan proyek mana yang akan dilanjutkan terlebih dahulu. Fokus utama kemungkinan diberikan pada pekerjaan yang sudah mendekati tahap rampung signifikan.

2. Dua proyek drainase utama masih jadi prioritas lanjutan

Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto mengatakan pengerukan Bendali Ampal Hulu diharapkan mereduksi banjir di kawasan Beller, MT Haryono, hingga DAM. (IDN Times/Erik Alfian)

Saat ini Pemkot masih memprioritaskan dua proyek pengendalian banjir, yaitu Saluran Sekunder Inhutani dan Saluran Sekunder Balikpapan Baru. Keduanya berperan penting dalam mengatasi banjir di kawasan Jalan MT Haryono.

Perbaikan saluran Inhutani menyasar area Kantor Disdukcapil Balikpapan dan akan diteruskan hingga simpang MT Haryono Dalam pada 2026. Sementara itu, saluran Balikpapan Baru akan diperpanjang dari titik yang sudah rampung menuju Telkom MT Haryono. “Kedua proyek ini sangat vital karena mengurangi genangan di kawasan padat seperti Kompleks PGRI dan Gunung Bahagia,” jelas Jen.

3. Solusi alternatif: bendungan pengendali atau rumah pompa

Rumah pompa di Balikpapan Selatan. (IDN Times/Erik Alfian)

Di sisi lain, persoalan banjir di Kompleks PGRI masih menjadi sorotan warga dan DPRD Balikpapan. Menurut Jen, pelebaran saluran di kawasan itu sulit dilakukan karena posisi drainase sudah berdempetan dengan rumah warga. “Sudah ada salurannya, tapi tidak bisa dilebarkan lagi karena kiri-kanannya mepet dengan bangunan,” kata dia.

Sebagai solusi, DPU mengusulkan dua opsi, pembangunan bendungan pengendali (bendali) di bagian hulu atau instalasi rumah pompa. Rencana bendali sudah tercantum dalam masterplan drainase kota dengan lokasi potensial di belakang Polda Kaltim, namun terkendala pembebasan lahan. “Aliran air dari PGRI nantinya diarahkan ke Ruhui Rahayu atas, lalu ke saluran primer Sepinggan,” tutup Jen.