Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Pemindahan IKN ke kawasan timur Indonesia memang penting. Dengan begitu pemerataan pembangunan bisa dirasakan. Terdapat tiga skema pembiayaan dalam pembangunan IKN yakni lewat APBN, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta pihak swasta. Jika tak lepas dari rencana maka total pembiayaan IKN mencapai Rp485,2 triliun. Khusus APBN misalnya bakal memakan 19,2 persen dari total biaya pemindahan IKN, yakni Rp93,5 triliun.
Duit itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri hingga pangkalan militer. Sedangkan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen. Dana ini bakal mengongkosi pengerjaan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada juga sarana pendidikan serta kesehatan. Sementara untuk pihak swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun.
“Untuk anggaran pembangunan IKN memang tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up frontnya dan itu yang dihindari,” terangnya.