Pemkab Kukar Cegah Praktik Perdagangan Orang dari Hulu hingga Hilir

05 Nov 2024, 19:00 WIB

Ilustrasi ibu korban TPPO yang meninggal dunia di Kamboja (IDN Times/Siti Fatimah)

Tenggarong, IDN Times - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), berupaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pencegahan ini melibatkan peran keluarga, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

“Penanganan TPPO harus menyeluruh, mulai dari keluarga, lembaga masyarakat, hingga pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten,” ujar Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara, Hero Suprayetno diberitakan Antara, di Tenggarong, Senin (4/11/2024).

1. Bentuk modern dari perbudakan

Ilustrasi penahanan tersangka pelaku TPPO yang terdampar di Sukabumi (dok. Dirjen Imigrasi)

Hero menjelaskan, perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan, di mana perempuan dan anak sering menjadi korban. Pencegahan perlu dilakukan di berbagai lini, termasuk penguatan nilai agama di masyarakat.

TPPO melibatkan eksploitasi seksual, seperti pelacuran paksa dan kawin paksa, serta eksploitasi non-seksual seperti kerja paksa. Faktor-faktor yang memicu terjadinya TPPO antara lain adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tindak kekerasan.

2. Pelaku menargetkan keluarga miskin

Ilustrasi istri korban TPPO asal Singkawang. (IDN Times/Teri).

Menurut Hero, pelaku perdagangan orang sering kali menargetkan keluarga miskin dengan iming-iming pekerjaan layak. Namun, korban kerap tidak menyadari tipu muslihat ini, hingga akhirnya terpaksa menuruti keinginan pelaku di bawah ancaman.

“Pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan kolaborasi yang sinergis dari berbagai pihak,” lanjutnya.

3. Satgas TPPO melibatkan lintas sektor

Imigrasi tangkap buronan Filipina yang merupakan pelaku TPPO (dok. Ditjen Imigrasi)

Untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan TPPO, tiga hari lalu Pemkab Kutai Kartanegara membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang melibatkan lintas sektor. “Satgas TPPO ini menjadi langkah awal untuk memastikan kolaborasi dan koordinasi dalam melindungi hak-hak korban dan saksi serta mendukung penegakan hukum,” jelas Hero.

Selain itu, Hero juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kutai Kartanegara. Sayangnya, banyak korban yang enggan melapor, sehingga menyulitkan upaya penanganan dan pencegahan secara optimal.