Pemkab Penajam Alokasikan Rp200 Miliar untuk Pembangunan Fisik
.jpg)
Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) memprogramkan pembangunan fisik sekitar Rp200 miliar pada Tahun Anggaran 2023.
Dilaporkan Antara, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Rabu, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2023, ada lebih kurang Rp1,9 triliun dan dialokasikan untuk pembangunan fisik sekitar Rp200 miliar.
1. Rencana pembangunan fisik di PPU
Pembangunan fisik tersebut, lanjut dia, di antaranya pembangunan dua kantor SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) atau OPD (organisasi perangkat daerah) di kawasan pemerintahan.
Satu gedung kantor yang dibangun pada 2023 bakal ditempati Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, sedangkan satu gedung kantor lainnya belum ditentukan SKPD mana saja yang akan menempati.
2. Pemkab PPU telah menyelesaikan DPA kegiatan OPD pada APBD 2023
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyelesaikan DPA (dokumen penggunaan anggaran) untuk pelaksanaan kegiatan OPD yang tertuang dalam APBD 2023.
Pembahasan dokumen dan kegiatan cepat rampung, sehingga penandatanganan dan penyerahan DPA kepada SKPD dilakukan sebelum memasuki Tahun Anggaran 2023.
Mekanisme dan rangkaian pembahasan APBD 2023 sudah selesai, jelas dia, jadi tidak ada alasan menunda membagikan DPA kepada OPD yang dilakukan pada akhir tahun ini (2022).
3. Penyerahan DPA SKPD menjadi yang tercepat selama ini
Penyerahan DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut merupakan yang tercepat selama ini, sebab biasanya DPA OPD dibagikan setiap awal tahun.
Pimpinan SKPD diminta segera melakukan konsolidasi menyangkut DPA di akhir tahun ini (2022), sebab pada APBD 2023 banyak program pembangunan fisik yang harus dilaksanakan,
Sehingga pada Januari 2023, dokumen lelang pembangunan sudah bisa diajukan kepada ULP (unit pelayanan lelang) Kabupaten Penajam Paser Utara.
"DPA sudah dibagikan kepada OPD dan bisa konsolidasi dari sekarang, jadi awal 2023 program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan," kata Tohar.
