Rantau, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai rencana Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El Nino pada Oktober 2023, produksi pangan akan dipacu melalui lahan seluas 1.000 hektare.
"Kemarin sudah kita sampaikan ke Dinas Pertanian untuk mempelajari untuk penambahan produksi, kita targetkan tahun depan lebih dari 200 ribu ton (beras)," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin Sufiansyah kepada ANTARA di Rantau, Selasa (5/9/2023).
Peningkatan produksi pangan ini, akan memanfaatkan lahan sawah di jalur irigasi yang terkoneksi dengan Bendungan Tapin yang pada 2021 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Target peningkatan produksi ini, dilakukan dengan strategi peningkatan indeks pertanaman (IP), dari IP 100 ke 200 dan IP 200 ke IP 300.
"Langkah-langkah yang ditempuh Dinas Pertanian yakni memanfaatkan jaringan irigasi Bendungan Tapin," ungkapnya.
Sekarang, kata Sufiansyah, Dinas Pertanian Tapin sudah bersurat ke pihak terkait untuk memaksimalkan potensi Bendungan Tapin, misalnya ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
"Kemarin saat rakor sudah kita sampaikan ke Bappenas di provinsi dan Jakarta untuk segera realisasi pemanfaatan Bendungan Tapin untuk pertanian," ujarnya.
Tindakan itu, lanjut Sufiansyah, karena Kabupaten Tapin diminta pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pertanian. Gerakan Pemkab Tapin ini selaras dengan instrumen kebijakan pemerintah pusat untuk menyiapkan lahan di tengah potensi ancaman dampak musim kemarau ekstrem tahun ini.
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi meminta setiap pemerintah kabupaten kota menyiapkan lahan 1.000 hektare untuk mendukung produktivitas pangan di tengah ancaman El Nino.
"Kami meminta kawan-kawan kepala daerah kabupaten kota hingga tingkat provinsi segera menyiapkan lahan minimal 1.000 hektare per kabupaten kota," kata Wamentan saat kegiatan panen di lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (BBPOPT), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Ia menyampaikan di antara tujuan penyiapan lahan di setiap kabupaten kota itu adalah untuk dikelola guna memaksimalkan produktivitas pangan.
"Tujuannya, agar kita selalu bisa, siap, untuk tetap memaksimalkan produktivitas pangan nasional," kata Harvick.
Diketahui, saat ini, pihak pemerintah pusat sudah menginformasikan terkait potensi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. Di antaranya, pasokan pangan dalam negeri berkurang, harga pangan naik hingga memicu kenaikan inflasi.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan El Nino berpotensi terjadi sekitar 50-60 persen dimulai sekitar Juni atau Juli 2023. Dampaknya, disebut musim kemarau bakal lebih kering daripada siklus sebelumnya.