Pemkot Balikpapan Ancam Segel Penunggak Pajak Air Tanah

Sejak tahun 2010, Pemerintah Kota Balikpapan mulai memberlakukan penarikan pajak daerah untuk kegiatan pemanfaatan sumber air baku dari sumur bawah tanah.

Penerapan aturan tersebut dilakukan mengikuti Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur tentang penggunaan sumber air baku bawah tanah.

Penggunaan sumber air baku dari sumur bawah tanah harus diawasi agar tidak menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan di sekitarnya. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menimbulkan dampak penurunan tanah di sekitar lokasi sumur air bawah tanah

Hakim menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat sedikitnya 6 WTP perumahan yang menunggak membayar pajak. Para pengembang perumahan tersebut telah memanfaatkan sumber air bawah tanah dengan menjual hasil produksi air tanah ke penghuni perumahan.

Selain itu, juga terdapat 7 pemilik usaha penjualan air yang memanfaatkan sumber air bawah tanah, yang menjual air yang diambil tanpa memungut pajak. "Air yang diambil juga dijual ke kegiatan proyek tanpa pajak," jelasnya.

Sejumlah perumahan dan pemilik usaha air tersebut saat ini sudah diberikan peringatan, dan akan dilakukan penyegelan apabila tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, pemanfaatan sumber air bawah tanah, pemilik usaha atau perorangan wajib memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dalam kegiatan pemanfaatan sumber air bawah tanah.

Hakim menuturkan penerapan tarif pajak daerah untuk  air bawah ditentukan oleh skala usaha atau jumlah pemanfaatan sumber air. Penentuan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

Secara umum, tarif yang dikenakan untuk nilai pajak daerah berkisar pada angka 20 persen dari harga jual yang dikenakan ke pelanggan.

"Jadi kalau misalnya  satu kubiknya itu Rp3 ribu, maka  dua puluh persennya adalah pajak," jelasnya.

Hakim memperkirakan jumlah tunggakan pajak dari pemanfaatan sumber air bawah tanah tercatat mencapai lebih dari Rp200 juta.

Untuk menertibkan penarikan terhadap potensi pajak air tanah, Hakim berencana meminta kepada seluruh pemilik usaha air bawah tanah untuk segera mengurus kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).

"Mereka akan diminta mengurus NPWD, agar memenuhi kewajibannya membayar pajak, karena selama ini belum pernah bayar," tambahnya.