Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan jatah kuota sebanyak 250 lowongan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada tahun 2019 ini.
"Seleksinya akan dilakukan awal tahun 2020, sekarang masih dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara online," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Balikpapan Robi Ruswanto ketika diwawancarai wartawan di Kantor UPT BKN Balikpapan, belum lama ini.
Proses pendaftaran dan verifikasi berkas mulai November sedangkan pengumuman lolos administrasi akan dilakukan Desember 2019. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id/.
Sedangkan untuk seleksi jadwal untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilakukan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Tes ini rencananya dimulai pada bulan Februari 2020 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan Maret 2020.
"Tesnya akan dilaksanakan pada awal tahun 2020," , jelas Robi.
Sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat, Kota Balikpapan mendapatkan jatah kuota untuk pengadaan CPNSD di tahun 2019 ini sebanyak 250 orang.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari jumlah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yakni sebanyak 828 orang.
Robi menjelaskan dari 250 kuota CPNSD yang disetujui terdiri dari 126 tenaga pengajar atau guru, 42 tenaga kesehatan dan 82 tenaga teknis.
“Paling banyak kuota yang tersedia adalah untuk posisi guru, sisanya tenaga kesehatan dan teknis,” jelasnya.
Untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan seleksi, Robi menambahkan pihaknya akan mempergunakan fasilitas di kantor UPT BKN Balikpapan yang baru saja diresmikan pada 28 Oktober 2019 lalu.
Gedung ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat komputer yang sudah terpasang jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS serta pelatihan-pelatihan yang sifatnya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) PNS/ASN.
Kantor UPT BKN Balikpapan ini terwujud atas perjanjian kerja sama pinjam pakai tanah dan bangunan, antara Pemkot Balikpapan dengan BKN. Perjanjian dilakukan tanggal 7 Februari 2019 dengan masa perjanjian pakai selama 5 tahun.
“Kami sudah minta izin kepada BKN untuk dapat memanfaatkan fasiltas yang ada di UPT BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan pelatihan ASN,” jelasnya.