Pemkot Balikpapan Menilai Gugatan Kasus Tumpahan Minyak Salah Alamat

Dalam sidang sebelumnya pada Selasa (18/6), selain dihadiri pihak penggugat yakni dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Balikpapan (Kompak) hanya 4 tergugat yang hadir yakni Pemkab PPU, KLHK, Kementerian Kelautan, dan Pemprov Kaltim. Sedangkan 2 tergugat lainnya Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan tidak hadir.

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga 3 minggu kedepan, yang jatuh pada 9 Juli untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk hadir.

Daud tidak menjelaskan alasan Pemkot Balikpapan tidak hadir dalam persidangan pada bulan Juni lalu. Menurut Daud, pihaknya sudah mempelajari gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Ada beberapa yang disampaikan yakni persoalan tanggungjawab Pemkot Balikpapan di Teluk Balikpapan terkait pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak.

Ia menjelaskan Pemkot Balikpapan sudah menyusun Raperda tentang penerapan zona pesisir dan sudah disetujui oleh DPRD Kota Balikpapan, namun Raperda tersebut kemudian dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang Undang 23 tahun 2014.

Dalam UU tersebut, kewenangan kawasan pesisir merupakan wewenang pemerintah provinsi.

“Kawasan teluk adalah wewenang pemerintah provinsi, dulu kita pernah buat perdanya dan tidak jadi diterapkan,” jelasnya.

Bencana tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan 31 Maret 2018 silam, menyisakan dampak ekologis yang besar bagi ekosistem dan masyarakat di sekitar teluk.

Dalam materi gugatan yang disampaikan penggugat, pemerintah setempat yakni Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU dan Pemerintah Provinsi dinilai lamban dalam merespon kejadian tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi besar.

Daud mengatakan Pemkot Balikpapan telah berbuat banyak untuk mengantisipasi kejadian tumpahan minyak di teluk Balikpapan. “Kami sudah berbuat untuk mengantisipasi, sebelum ada perintah dari Pemerintah Provinsi selaku yang berwenang,” ujarnya.

Daud menjelaskan berdasarkan hasil kajian terhadap materi gugatan yang disampaikan penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan, semua gugatan yang disampaikan sudah dilaksanakan.

“Kami akan sampaikan semuanya di persidangan nanti, materi gugatan yang disampaikan sudah pelajari,” terangnya.

Sebagain informasi, bencana pencemaran dan kebakaran di Teluk Balikpapan ini terjadi saat jangkar kapal MV Ever Judger mengenai pipa bawah laut Pertamina. Akibatnya minyak tumpah ke laut dan terjadi kebakaran. Pada musibah yang terjadi 30 Maret 2019 lalu ini 5 orang pemancing asal Balikpapan tewas.

Sebanyak 6 lembaga negara digugat oleh warga melalui citizen lawsuit, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).