Pemkot Balikpapan Tingkatkan Daya Saing Industri di Tengah Pandemik

Ia berharap, melalui acara ini apa yang dibutuhkan usaha-usaha menengah ini bisa sesuai. Khususnya di kondisi saat ini. "Mereka bisa memanfaatkan fasilitasi. Atau kebijakan-kebijakan apa di kondisi saat ini. Supaya mereka bisa bangkit di tengah keadaan COVID-19," ungkapnya.

"Jadi sebelumnya kami melihat apa saja kebutuhan pelaku usaha industri. Kami sempat juga melakukan sosialisasi sistem industri nasional. Bagaimana mereka bisa memiliki akses terhadap informasi industri nasional," bebernya.

Ia berharap, peserta dapat memanfaatkan informasi industri tersebut. Bahwasanya banyak kebijakan pemerintah yang mendukung mereka. "Banyak kebijakan yang bisa mereka manfaatkan untuk berkembang," katanya. 

Kegiatan sosialisasi semacam ini, lanjutnya, dilaksanakan pihaknya untuk menambah wawasan pelaku usaha industri. Baik kecil, menengah atau besar. Tema yang diambil adalah peningkatan daya saing industri.

"Sehingga kami hadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian. Yang terkait dengan pertahanan perwilayahan industri dan akses industri internasional," sebut Budi.

Materi berkaitan dengan kebijakan fasilitasi pemerintah pusat, terutama untuk membantu industri terutama di masa pandemik COVID-19 ini. 

"Apa saja kebijakannya. Juga Disperindagkop Kaltim, bagaimana strateginya peningkatan daya saing. Khususnya industri Kaltim. Kebijakan bagi pelaku usaha Kaltim," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas KUMKMP Balikpapan Adwar Skenda Putra mengungkapkan, pandemik COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun terjadi menghantam sektor perekonomian di dunia.

"Terlebih kota Balikpapan yang selama ini tumpuannya adalah jasa dan Industri. Hanya itu yang paling banyak diserap. Tidak punya sumber daya alam atau tambang," terangnya. 

Potensi, meski ada, namun tak dikupas karena berlokasi di Hutan Lindung Sungai Wain yang merupakan resapan air Balikpapan. Karena ada banyak risiko maka pemerintah kota memiliki kebijakan tidak mengelola Sumber Daya Alam (SDA), terutama batu bara. 

"Saat kepemimpinan Wali Kota Imdaad Hamid, dikeluarkan kebijakan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota tentang larangan batu bara di Balikpapan, karena ketika dipelajari recoverynya sangat mahal dibandingkan pendapatan daerah yang didapatkan," bebernya.

Itulah mengapa Balikpapan mengandalkan sektor industri dan jasa. Dengan turunnya level PPKM dari 4 ke 2 diharapkan bisa mendorong dan membangkitkan kembali.

"Meski di 2015 - 2016 Balikpapan juga pernah dihantam pada sektor perekonomian. Tapi saat itu UMKM masih bisa bertahan. Tapi saat ini UMKM juga terdampak pasca PPKM. Apalagi banyak kegiatan dilakukan offline," terangnya.

Sampai akhirnya belanja online menjadi keharusan. UMKM dan industri merambah ke offline. "Sehingga kami dari pemerintah mendorong kegiatan digital. Ini juga yang masih diterapkan rekan-rekan di industri bersama pemerintah kota," katanya.